Poso, Teraskabar.id – Anggota DPRD Kabupaten Poso dari daerah pemilihan (Dapil) Poso II, Dr. Pdt. Coni Modjanggo, S. PAK., M. A., desak Poso Energy dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso bertanggungjawab atas dampak sosial bagi masyarakat akibat pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dilakukan oleh PT Poso Energy.
Sejumlah desa terendam yang berada di sekitar pinggiran Danau Poso, Sulawesi Tengah, seperti Desa Saojo di Kecamatan Pamona Utara pada Rabu (27/5/2026) dan Desa Salukaia di Kecamatan Pamona Barat, serta dampak curah hujan yang tinggi bagi rusaknya tanaman masyarakat di wilayah Kecamatan Pamona Selatan. Hal ini diduga akibat pemanfaatan teknologi TMC.
“Kali ini Teknologi Modifikasi Cuaca TMC (Hujan buatan) membawa musibah bagi sebagian warga Kabupaten Poso..! Pemerintah daerah dan pihak PT Poso Energi mengabaikan aspek keselamatan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak,” kata Dr. Pdt. Coni Modjanggo kepada media ini, Rabu (27/5/2026).
Ia menegaskan, ketika penerapan TMC di lapangan, justru diikuti dengan meningkatnya curah hujan ekstrem, berdampak pada terendamnya lahan pertanian dan permukiman warga di sekitar Danau Poso.
“Maka pemerintah daerah dan PT Poso Energy tidak cukup hanya menjelaskan aspek teknis pelaksanaannya bagi rakyat. Tapi yang lebih penting adalah memastikan adanya tanggung jawab moral, sosial, dan administratif terhadap masyarakat yang mengalami kerugian secara langsung,” ujar alumni pasca sarjana UGM itu.
Rakyat Tak Boleh Menanggung Beban dari Dampak TMC
Menurut politisi NasDem itu, rakyat tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang menanggung beban dari sebuah kebijakan yang orientasinya lebih besar pada stabilitas operasional energi. Sebab dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari terjaganya pasokan listrik, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak Rakyat, ruang hidup warga, dan ketahanan pangan lokal tetap terlindungi.
Ia menyarankan perlu ada langkah konkret dan terbuka terhadap persoalan ini, berupa;
1. Evaluasi independen terhadap pelaksanaan TMC (hujan buatan) dan dampaknya terhadap wilayah sekitar Danau Poso.
2. Pendataan menyeluruh terhadap rumah warga dan lahan pertanian yang terdampak.
3. Pemberian bantuan dan kompensasi yang layak kepada masyarakat terdampak;
“Terpenting, keterbukaan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kesan bahwa kepentingan masyarakat berada di bawah kepentingan perusahaan, ” tegas mantan ketua Pansus LKPJ Bupati Poso Tahun Anggaran 2025 itu.
Lebih jauh katanya, Pemerintah Daerah dan PT Poso Energy harus hadir bukan hanya Penagihan Pajak dari Rakyat serta proyek berjalan meraup untung. Tetapi juga ketika rakyat mengalami dampak. Sebab esensi pembangunan yang berkeadilan adalah memastikan bahwa rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan yang dibuat atas nama kepentingan strategis.
Dari pantauan media ini di media sosial beberapa hari terakhir seperti di wilayah Pamona Selatan, masyarakat mengeluhkan tingginya curah hujan. Kondisi ini sangat berdampak pada perkebunan durian mereka serta palawija petani. (deddy)
