Keempat; Pemanfaatan lahan di seluruh wilayah. Isu krisis pangan dunia, dan Ibukota negara baru adalah momentum Sulteng untuk memanfaatkan lahan menjadi komiditi pangan. Yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menyebut, walau besok kiamat, hari ini kita harus menanam.
Baca juga : Rapat Dipimpin Wapres, Bupati Buol Ungkap Kesulitan Pengusaha UMKM Peroleh KUR
Kelima; sesuai data Bappenas 2021, di Sulteng masih ada 309 desa miskin ekstrem yang mesti diintervensi dengan pola keroyokan provinsi dan kabupaten. Gubernur berencana memberikan jaminan sosial melalui BPJS senilai Rp20 juta per desa, dengan nilai jaminan sosial kematian Rp42 juta/jiwa. Dengan nilai tersebut warga yang mengalami kedukaan tidak bertambah jatuh miskin, namun dapat memanfaatkan dana jaminan sosial untuk modal usaha.
Keenam; gubernur menagih komitmen para investor di Sulteng untuk membangun kantor cabang dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) di wilayah Sulteng. Bahkan, gubernur mewanti-wanti untuk tidak kooperatif bagi perusahaan yang tidak memiliki kepedulian akan pembangunan di Sulteng.
Demikian enam poin arahan gubernur dalam rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota demi memberi bobot koordinasi yang sepanjang ini dinilai gubernur masih dominan seremonial. (***/teraskabar)
