Morowali, Teraskabar.id– Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Morowali menyampaikan pernyataan sikap terkait tuntutan kenaikan upah minimum tahun 2026. Aksi ini digelar pada Kamis (28/8/2025) di depan Kantor Bupati Morowali, Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah.
Pimpinan FSPMI Kabupaten Morowali, Muhammad Zen Husen Alhasni menegaskan bahwa perjuangan buruh hari ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kelayakan hidup dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Menurut mereka, buruh tidak boleh dipandang hanya sebagai tenaga murah, tetapi sebagai bagian penting dari rakyat yang berhak atas penghidupan layak sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
“Upah adalah urat nadi buruh. Upah adalah penyambung hidup buruh. Maka kami menegaskan, jika isu upah ini menyangkut keberlangsungan hidup, kami tidak segan mempertaruhkan nyawa,” demikian pernyataan sikapnya.
Adapun sembilan tuntutan yang disampaikan FSPMI Morowali, yaitu:
- Pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5%–10,5%.
- Pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.
- Menghapus outsourcing dan menolak upah murah.
- Menolak segala pemberlakuan aturan ketenagakerjaan di Kawasan PT. IMIP selain PKB dan PP.
- Meningkatkan kualitas K3 di lingkungan perusahaan.
- Mendesak penambahan fasilitas kesehatan di kawasan PT. IMIP.
- Menghentikan PHK sepihak tanpa putusan pengadilan.
- Menghentikan segala bentuk penghalangan kegiatan serikat pekerja.
- Segera menetapkan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Morowali yang baru.
FSPMI Morowali menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kalangan buruh, tetapi juga untuk memastikan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat pekerja. Mereka berharap pemerintah kabupaten dapat memahami penderitaan rakyat serta mengedepankan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (Ghaff/Teraskabar)






