Gubernur Sulteng Siap Memberikan Dukungan untuk 22 Koperasi Pertambangan Desa Oyom
redaksi
Minggu, 25 Desember 2022 12:31 am
.
2 mnt dibaca
Palu, Teraskabar.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mendukung penuh keberadaan 22 koperasi pertambangan rakyat asal Desa Oyom, Kecamatan Lamapasio, Kabupaten Tolitoli. Dukungan tersebut diberikan oleh Gubernur Sulteng ketika perwakilan 22 koperasi pertambangan rakyat Desa Oyom bersama Direktur PT Sulteng Mineral Sejahtera (PT. SMS) Akhmad Sumarling menghadap orang nomor satu di Sulteng itu, Rabu (21/12/2022).
Pertemuan yang berlangsung di ruang VVIP Bandara Mutiara Sis Aljufri itu dimanfaatkan perwakilan 22 koperasi pertambangan rakyat Desa Oyom sebelum Gubernur Rusdy bertolak ke Jakarta, untuk menyikapi pemberitaan tambang rakyat di Desa Oyom yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.
Baca juga : PT SMS di Desa Oyom Sebagai Mitra Penambang Rakyat, Bukan Urus IPR
“Sebagai gubernur saya mendukung sepenuhnya 22 koperasi pertambangan rakyat yang berkedudukan di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli guna membuka lapangan kerja baru yang bermartabat dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Kak Cudi, panggilan akrab para loyalis Rusdy Mastura.
Akhmad Sumarling SE yang saat itu duduk bersebelahan dengan Gubernur Sulteng, tiba-tiba dilirik Gubernur sembari mengatakan. “Saya minta PT. SMS untuk membantu mendampingi koperasi ini termasuk dalam mengurus segala kelengkapan izinnya, supaya dalam segala aktivitas pertambangannya dianggap legal, agar tak ada lagi yang namanya penambang ilegal di sana”.
“Pada prinsipnya mereka (warga) mau bekerja secara legal,” tambahnya.
Baca juga : Pengacara Rakyat Hartati Hartono Jatuh Cinta ke PT SMS
Gubernur berpesan jika ada pegawai dilingkup Pemerintah Provinsi Sulteng yang mempersulit dalam pengurusan dokumen atau izin koperasi tambang rakyat, ia meminta segera laporkan.
“Tolong disampaikan kepada saya kalau ada yang mempersulit supaya saya panggil dia, kalau ada kendala kita carikan solusinya agar memiliki landasan hukum mengelola pertambangan rakyat,” ujarnya.
