Palu, Teraskabar.id – Pertanyaan seputar Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) akhirnya terjawab, menyusul penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Ma’mun Amir saat hadir membuka Rapat Konsultasi PKK se Sulteng, Selasa (23/4/2024), di Sriti Convention Hall.
Menurut Wagub, semasa kampanye Pilkada 2020, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi penyelenggara pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.
“Bukan media kampanye, tapi isi (program) di dalam kartu tetap kita laksanakan lewat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” ujarnya meluruskan simpang siur KSS.
Baca juga: Pengawasan Disnaker terhadap PT GNI Dipertanyakan, Pengamat Sosial : Apakah Ini Pembiaran
Kemudian setelah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, maka lahirlah beberapa program OPD yang merupakan hasil penjabaran dari KSS. Di antaranya, Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng.
Program BANTU menyasar keluarga miskin kategori ekstrim (Desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta per tahun dan sudah dimulai sejak 2022.
Lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.
Atas program tersebut, jelang 3 tahun kepemimpinan Gubernur H. Rusdy Mastura dan Wagub Ma’mun Amir membangun Negeri Seribu Megalit, Pemprov Sulteng menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat.
Baca juga: Gagal Jadi Tuan Rumah Porprov 2020, Kinerja Ketua KONI Buol Dipertanyakan
Di antaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 % pada 2022 menjadi 1,44 % pada 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin pada 2022 menjadi 71,66 poin pada 2023, Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 % jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 %, Realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 % pada 2022 menjadi 2,95 % pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikasn dari Rp900 miliar menjadi Rp 2,059 Triliun pada 2023, SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.
Trend positif tersebut di atas bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua stakeholder, termasuk Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan ikhtiar mewujudkan Sulteng yang lebih Sejahtera dan Maju, Wagub Ma’mun Amir mengajak Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi membangun daerah.
Baca juga: Ketua Nasdem Sulteng Angkat Bicara Soal Dugaan Jual Beli Jabatan
Rakon tersebut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, S.Sos, M.Si, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Halima Amir, Para Ketua TP PKK Kab/Kota Se Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, para kepala perangkat daerah, pimpinan Bank Sulteng, perwakilan Ketua Bhayangkari, oerwakilan Persit Kartika Chandra Kirana dan Jalasenastri. (Biro adpim)
