Palu, Teraskabar.id– Kawasan pengembangan pangan nasional di Sulawesi Tengah (Sulteng) bertambah menyusul wilayah Manggalapi masuk dalam daftar kawasan prioritas pengembangan pangan nasional.
Dengan demikian, luas areal Pengembangan Kawasan Strategis Pangan Nasional di Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai 20.000 sebagai tindak-lanjut dari permintaan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan.
Sebagaimana diketahui, luas kawasan pengembangan pangan nasional sebagai kawasan strategis penyangga pangan IKN ditetapkan seluas 15 ribu hektare. Hal itu berdasarkan hasil rapat kordinasi Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan dengan Gubernur Sulteng di kantor Menko Marvest beberapa pekan lalu, seperti dikutip dari rilis Tenaga Ahli Gubernur Bidang Publikasi.
Baca juga : Dampelas Jadi Kawasan Pangan Nusantara, 1.123 Hektare Lahan Disiapkan
Belakangan bertambah menjadi 20 ribu hektare, sehingga Pemprov Sulteng memasukkan kawasan Manggalapi, setelah sebelumnya wilayah Dampelas masuk prioritas pengembangan kawasan penyangga pangan IKN.
Selain Manggalapi, beberapa kawasan pengembangan pangan nasional yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sulteng tersebut, di antaranya di Kabupaten Donggala meliputi Dampelas, Sirenja, dan Pinembani seluas 18.823 Hektare.
Baca juga : Tiga Wilayah di Sulteng Masuk Prioritas Pangan Nasional, Ini Daftar Lokasinya
Selanjutnya di Kabupaten Sigi meliputi wilayah Karavana, Bangga, Sibalaya , Sidera, Jonooge, seluas 2.108 Hektare.
Wilayah Manggalapi yang beririsan dengan Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong seluas 1.976 Hektare.
Luasan areal tersebut terungkap pada rapat Pengembangan Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Sulawesi Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dipimpin oleh Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Kamis (2/6/2022) di Gedung Pogombo kantor gubernur.
Gubernur yang didampingi Pj. Sekda Provinsi, Ir. Faisal Mang, MM, Kepala Bappeda Provinsi, Sandra Tobondo, Tim Ahli Gubernur Ridha Saleh dan diikuti OPD Teknis dan Tim Asistensi Provinsi Sulawesi Tengah itu meminta setiap OPD mempersiapkan sebaik mungkin sesuai tugas dan fungsinya, agar Presiden Joko Widodo dapat hadir untuk meresmikannya.
Sehingga, Sulawesi Tengah dapat menjadi daerah pertama untuk peresmian kawasan strategis pengembangan pangan nasional tersebut.
Baca juga : 13 Saksi Sudah Diperiksa Kasus Pembakaran PLN Tambu
Gubernur Sulteng juga meminta penjadwalan kunjungan kerja bersama Danrem 132 Tdl, Kapolda, Bupati dan OPD teknis untuk mengunjungi wilayah Manggalapi yang akan masuk Kawasan Strategis Pangan Nasional.
“Harapannya, ini dapat menjadi langkah pemerintah untuk menghentikan separatis yang ada di sana dan memberikan kesejahtraan kepada masyarakat di wilayah tersebut,” ujarnya.
Sekaitan dengan hal itu, Gubernur meminta agar dilakukan rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se Provinsi Sulawesi Tenga untuk merespon provinsi ini sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan.
“Kepada bupati agar memastikan seluruh tanah di wilayahnya termanfaatkan dengan baik dan terus dorong masyarakat memanfaatkan kredit UMKM untuk masyarakat mengelola tanah yang belum diusahakan,” ujarnya. (teraskabar)
