Oleh Hasanuddin Atjo
Gubernur Anwar Hafid bersama Wakilnya Reny Lamadjido, ikut melakukan uji kompetensi bagi sejumlah pejabat eselon dua, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui pemantauan pada sesi wawancara/paparan.
Test tertulis dan wawancara dilakukan oleh tim Assesmen yang diketuai oleh Sekretaris Provinsi Novalina bersama tiga akademisi Universitas Tadulako (Untad) dan seorang pejabat birokrat Pemerintah Pusat.
Sejumlah pengamat memberi pendapat bahwa keterlibatan Gubernur dan Wakilnya dinilai sebagai langkah perubahan dan maju, guna melahirkan kabinet profesional menuju tata kelola birokrasi efisien dan berdaya saing, ditengah makin sulitnya tantangan.
Tertangkap kesan, Gubernur Anwar dan wakilnya berharap kabinetnya diisi oleh orang orang yang memiliki gagasan, mampu mencapai target yang telah ditetapkan, mandiri dan mampu berkaloborasi dengan pihak lain.
Hal lainnya diharapkan pejabat eselon tidak banyak meminta petunjuk yang sesungguhnya tidak urgen, hanya membuang waktu. Dan ini menjadi salah satu kekemahan birokrat yang terlihat menonjol selama ini.
Selain itu uji kompetensi ini juga dinilai bisa memperkecil intervensi dari pihak tertentu yang menjadi fenomena ketika pascapilkada selesai. Apalagi pada tahap pengisian jabatan. Semuanya harus dikembalikan kepada kompetensi, jika ingin ada sebuah perubahan.
Merealisasikan target program 9 BERANI pasangan Anwar – Reny menuntut kesamaan visi dari calon pejabat eselon dua yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi. Kesamaan visi merupakan modal dasar serta pondasi menuju terwujudnya progran 9 BERANI itu.
Kalau meminjam istilah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI saat menilai kinerja tata kelola pembangunan dan keuangan pemerintah, maka dihasilkan tiga kategori hasil pengujian kompetensi pejabat eselon dua.
Pertama adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) artinya calon pejabat itu memiliki tiga kompetensi yang berimbang (Pengetahuan, Ketrampilan dan Karakter) akan jabatan yang dibidiknya.
Kategori seperti ini tentunya menjadi harapan Gubernur dan Wakil Gubernur serta warga Sulawesi Tengah yang ingin sebuah kemajuan, ditengah daerah ini menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi mencapai dua digit namun angka kemiskinan dan stunting tergolong tinggi serta nilai tukar petani dan nelayan masih perlu ditingkatkan.
Kedua, adalah kategori WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Artinya terdapat kekurangan di antara salah satu unsur kompetensi. Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti ini masih bisa diberi kesempatan dengan catatan mesti belajar, memperbaiki kekurangannya.
Ketiga, disclaimer bermakna tidak bisa diberikan penilaian. Artinya kebutuhan kompetensi yang dibidik oleh pejabat itu tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan pada saat uji kompetensi dilakukan.
Kondisi semacam ini menjadi beban daerah apabila seorang pejabat eselon dua hasil ujiannya tidak memiliki korelasi dengan kebutuhan kompetensi jabatan yang tersedia. Apalagi jikalau karirnya relatif masih panjang.
Disarankan kiranya kegiatan uji kompetensi menjadi bagian dari progran BERANI cerdas, dan dilakukan secara bertahap dimulai pada staf fungsional hingga level eselon di atasnya.
Tahapan ini diharap dilakukan secara profesional agar data yang dihasilkan valid dan bisa dipertanggung jawabkan untuk dipergunakan sebagai data base pada saat melakukan uji kompetensi pada pengisian jabatan level eselon yang lebih tinggi.
Terakhir bahwa langkah yang dilakukan Gubernur Anwar dan Wakilnya yang dudukung oleh Sekprov pada kurun waktu tiga bulan pertama, memberikan secercah harapan perubahan menuju pada kemajuan.
Masyarakat Sulawesi Tengah berharap lompatan lompatan berpikir dari ketiganya mesti terus dudukung, termasuk oleh kabupatem dan kota agar Visi Sulawesi Tengah yang Maju serta Berkelanjutan mampu direalisasikan. SEMOGA
