Palu, Teraskabar.id – Keberimbangan informasi menjadi keniscayaan dalam proses tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Sebab, Pilkada memiliki sensitivitas yang cukup tinggi dan merupakan momen kontestasi yang sangat memungkinkan terjadi gesekan yang diakibatkan oleh cara penyampaian informasi ke masyarakat.
“Ada hal yang perlu kami stressing dalam peran kita masing-masing, baik itu KPU maupun media, bahwa Pilkada ini adalah satu momen kontestasi yang sangat memungkinkan terjadi gesekan gesekan akibat cara atau pola penyampaian informasi dan cara publik menangkap informasi tersebut,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU Provinsi Sulteng, Nisbah pada kegiatan Kopi Pagi dan Pelayanan Pers dalam rangka Sosialisasi Tahapan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan KPU Sulteng di Kafe Myco Kompleks Perkantoran BPK Perwakilan Sulteng, Jalan Moh Yamin Kota Palu, Ahad (28/7/2024).
Baca juga: Anwar Hafid Beberkan Strategi Jitu kepada Kader Demokrat untuk Memikat Hati Pemilih
Nisbah pada kegiatan yang dihadiri puluhan awak media dan menghadirkan Ketua AJI Palu, Yardin Hasan, menjelaskan, bahwa mereka yang berkepentingan dalam Pilkada itu adalah para pelaku politik lokal. Sehingga, penyelenggara pemilu maupun media berada dalam interaksi yang cukup dekat dengan para peserta kontestasi.
Lain halnya pada Pemilu yang baru saja dilaksanakan pada bulan Februari 2024 lalu, penyelenggara Pemilu dan media lokal tidak berada dalam interaksi yang cukup dekat dengan peserta pemilu di tingkat pusat.
Kedekatan interaksi ini menurut Nisbah, berpotensi memunculkan sensitivitas dan intrik yang bisa mempengaruhi hubungan-hubungan komunikasi, baik antara lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana di pemerintahan terhadap peserta pemilu. Begitupula sebaliknya antara peserta pemilu terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Baca juga: KONI Sulteng Beberkan Penyebab Buol Dibatalkan Jadi Tuan Rumah PORPROV 2022
“KPU tentu berharap posisi media itu menjadi penyeimbang terhadap informasi yang kami peroleh. Penyeimbang dalam arti mampu menyampaikan informasi secara baik kepada masyarakat dengan tidak melebih lebihkan atau mengurangi informasi yang kami (KPU) sampaikan,” ujarnya.
Menurut Nisbah, sensitivitas Pilkada ini tentu bukan hal yang baru. Tetapi karena saat ini berhadapan dengan rezim keserentakan, akan banyak juga muncul varian-varian sensitivitas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada saat kontestasi itu berlangsung, tetapi berbagai akumulasi kepentingan yang berada pada kelompok kelompok yang menjadi pelaku politik atau peserta Pilkada.
Makanya, sondisi tersebut tentu juga menjadi sesuatu yang harus mampu dikelola secara baik oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu maupun media sebagai penyampai informasi ke masyarakat.
Baca juga: Paket “JITU 1” dari IndiHome, Solusi Internet Unlimited Cepat hingga 100 Mbps
“Sehingga kemampuan kita pada kedudukan masing-masing itu menjadi penting. Apa yang dikerjakan KPU itu juga menjadi satu hal yang dibutuhkan oleh komponen komponen lain, salah satu di antaranya adalah media,” ujar Nisbah.
Nisbah menegaskan, diketahui bersama bahwa media merupakan komponen penguat proses pelaksanaan demokrasi di negara kita.
“Kepentingan KPU menungundang teman teman jurnalis dari berbagai media tentu untuk memperkuat fungsi dan kedudukan kita masing-masing yang sudah terbangun sinergi dengan baik selama ini. Dan media akan menjadi penguat terhadap kekuatan informasi yang diolah dalam proses pelaksanaan pilkada,” imbuhnya. (red/teraskabar)
