Mayayap, Teraskabar.id – Setelah sekitar tujuh tahun menghadapi persoalan lahan persawahan yang belum terselesaikan, masyarakat Desa Mayayap dan Transmigrasi Mayayap kembali turun ke jalan. Masyarakat Mayayap aksi demo di kantor PT Integra Mining Nusantara Indonesia (PT IMNI) pada pukul 07.30 WITA, mendesak perusahaan segera merealisasikan komitmennya dan meminta pemerintah memastikan tindak lanjut rekomendasi penyelesaian persoalan tersebut.
Dr. Hasrin Rahim, S.H., M.H., selaku kuasa hukum masyarakat Desa Mayayap dan Transmigrasi Mayayap, menegaskan bahwa persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian. Menurutnya, dampak terhadap lahan persawahan telah menyentuh persoalan mendasar masyarakat, terutama keberlangsungan mata pencaharian petani dan pemulihan sarana pertanian.
Aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar PT IMNI segera menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam aksinya, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, meliputi kompensasi atas lahan yang terdampak, perbaikan lahan persawahan, perbaikan bendungan, serta pembenahan saluran irigasi yang menjadi penopang utama aktivitas pertanian.
Setelah menyampaikan aspirasi secara damai, masyarakat melanjutkan proses melalui mediasi langsung di kantor perusahaan pada siang hari. Pertemuan tersebut dihadiri Kapolsek Bualemo beserta jajaran, Kapolsek Pagimana beserta jajaran, unsur Koramil Pagimana, serta perwakilan PT IMNI, yakni Bapak Gusti.
Mediasi tersebut secara khusus membahas tindak lanjut rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar penyelesaian persoalan masyarakat Mayayap dan Transmigrasi Mayayap.
Perusahaan Menyatakan Sanggup, Kompensasi Masih Dibahas
Berdasarkan hasil mediasi, Dr. Hasrin Rahim menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Namun, pembahasan mengenai kompensasi lahan masih memerlukan proses lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa pernyataan kesanggupan tersebut harus segera diwujudkan melalui tindakan konkret. Setelah masyarakat berulang kali menempuh jalur mediasi, perusahaan perlu menunjukkan bukti nyata bahwa penyelesaian benar-benar sedang dilaksanakan.
“Kami berharap mediasi hari ini benar-benar menjadi mediasi yang terakhir. Pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan persoalan sesuai rekomendasi Gubernur dan DPRD. Akan tetapi, terkait kompensasi masih perlu dibicarakan lebih lanjut. Yang kami tegaskan, jangan sampai kesanggupan ini kembali menjadi janji yang tidak direalisasikan,” tegas Dr. Hasrin Rahim.
Menurutnya, persoalan utama bukan lagi sekadar mempertemukan para pihak, melainkan memastikan setiap hasil pertemuan menghasilkan kepastian dan langkah penyelesaian yang terukur. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai apa yang akan dikerjakan, kapan pelaksanaannya dimulai, serta bagaimana pemenuhan tuntutan mereka dapat dipastikan.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat telah berulang kali mengikuti proses mediasi, tetapi penyelesaian yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan karena persoalan lahan pertanian terus berlarut-larut, sementara pemulihan lahan dan infrastruktur pertanian semakin mendesak.
Dua Hari Kerja untuk Membuktikan Komitmen Pasca-Masyarakat Mayayap Demo PT Integra
Sebagai bentuk penegasan atas hasil mediasi, Dr. Hasrin Rahim memberikan tenggat waktu dua hari kerja kepada perusahaan untuk menunjukkan realisasi konkret atas komitmen yang telah disampaikan.
Ia menegaskan, apabila dalam tenggat tersebut tidak terdapat realisasi, pihaknya bersama masyarakat akan mempertimbangkan langkah lanjutan berupa penutupan akses jalan masuk menuju kawasan perusahaan.
“Apabila dalam dua hari kerja ke depan tidak ada realisasi, kami akan mengambil langkah tegas. Masyarakat sudah terlalu sering mengikuti mediasi, tetapi penyelesaiannya tidak kunjung terwujud. Kami tidak ingin persoalan ini terus dipermainkan oleh janji-janji yang berulang. Karena itu, kami memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membuktikan keseriusannya,” ujarnya.
Dr. Hasrin menilai bahwa komitmen yang disampaikan di hadapan unsur kepolisian, TNI, dan perwakilan masyarakat seharusnya menjadi momentum untuk mengakhiri ketidakpastian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurutnya, kesanggupan perusahaan perlu ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang jelas, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa langkah tersebut, mediasi berisiko kembali menjadi rangkaian pertemuan yang tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Kasat Intel Luwuk Berjanji Fasilitasi Pertemuan dengan Direktur Perusahaan
Dalam proses mediasi tersebut, Kasat Intel Luwuk menyampaikan janji untuk memfasilitasi pertemuan antara kuasa hukum masyarakat Desa Mayayap dan Transmigrasi Mayayap dengan Direktur PT Integra Mining Nusantara. Pertemuan itu diharapkan dapat membuka ruang komunikasi langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, sehingga penyelesaian persoalan masyarakat tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Hasrin Rahim menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif tersebut. Namun, ia berharap janji yang disampaikan Kasat Intel Luwuk benar-benar direalisasikan dan tidak berhenti sebagai pernyataan tanpa tindak lanjut.
“Kami menyambut baik janji Kasat Intel Luwuk yang akan memfasilitasi pertemuan antara kami selaku kuasa hukum masyarakat Mayayap dan Transmigrasi Mayayap dengan Direktur PT Integra Mining Nusantara. Namun, kami berharap janji tersebut benar-benar direalisasikan, bukan hanya sekadar janji. Masyarakat sudah sekitar tujuh tahun menunggu penyelesaian. Karena itu, yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian dan langkah nyata, bukan kembali menunggu tanpa kejelasan,” tegas Dr. Hasrin Rahim.
Menurutnya, pertemuan langsung dengan direktur perusahaan menjadi penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dibahas secara serius oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, pembahasan diharapkan tidak kembali berputar pada proses mediasi tanpa kejelasan mengenai pelaksanaan komitmen perusahaan.
Dr. Hasrin berharap Kasat Intel Luwuk segera menindaklanjuti janji tersebut dengan memastikan jadwal pertemuan dan membangun komunikasi yang konkret antara kuasa hukum masyarakat dan pihak perusahaan.
“Jangan sampai masyarakat kembali diberikan harapan, tetapi pada akhirnya tidak ada tindak lanjut. Kami ingin persoalan ini benar-benar diselesaikan, bukan terus diperpanjang melalui janji dan pertemuan yang tidak menghasilkan kepastian. Setelah sekian lama masyarakat menghadapi persoalan ini, sudah seharusnya ada keseriusan dari seluruh pihak untuk memastikan penyelesaiannya,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak proses komunikasi maupun mediasi. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan setiap upaya tersebut menghasilkan perkembangan yang dapat diukur dan dirasakan secara nyata. Karena itu, realisasi janji untuk mempertemukan kuasa hukum dengan direktur perusahaan menjadi salah satu hal yang kini dinantikan.
Pemerintah Diminta Mengawal Rekomendasi hingga Terealisasi
Dr. Hasrin Rahim turut menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, rekomendasi pemerintah harus diikuti dengan pengawasan dan langkah konkret agar penyelesaian tidak kembali tertunda.
“Persoalan masyarakat Mayayap bukan hanya tentang pertemuan dan mediasi. Ini menyangkut lahan pertanian, mata pencaharian petani, perbaikan bendungan, dan irigasi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Karena itu, kami meminta agar rekomendasi Gubernur dan DPRD benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Ia berpandangan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan rekomendasi atau mendorong para pihak untuk duduk bersama. Pemerintah juga perlu memastikan adanya tindak lanjut yang jelas, terutama terhadap pemulihan lahan persawahan, perbaikan bendungan dan saluran irigasi, serta penyelesaian pembahasan kompensasi.
Bagi masyarakat, keberhasilan penyelesaian tidak diukur dari banyaknya pertemuan yang telah dilaksanakan, melainkan dari perubahan nyata yang dapat dirasakan. Pemulihan lahan pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, dan penyelesaian persoalan kompensasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat terus dibiarkan tanpa kepastian.
Karena itu, Dr. Hasrin menegaskan bahwa perusahaan dan pemerintah perlu menjadikan momentum mediasi ini sebagai titik awal penyelesaian yang konkret, bukan sekadar mengulang proses yang sama tanpa hasil yang jelas.
Masyarakat Mayayap Demo PT Integra, Tuntut Kepastian
Dr. Hasrin Rahim menambahkan bahwa masyarakat pada dasarnya menginginkan penyelesaian secara baik dan bertanggung jawab. Namun, keinginan tersebut harus diimbangi dengan kesungguhan perusahaan memenuhi komitmennya serta keseriusan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi.
Ia menegaskan bahwa masyarakat telah memberikan kesempatan melalui berbagai tahapan komunikasi dan mediasi. Oleh sebab itu, hasil pertemuan kali ini harus menjadi momentum untuk membangun kepastian penyelesaian, termasuk kejelasan tahapan pemulihan lahan, perbaikan infrastruktur pertanian, dan pembahasan kompensasi.
“Harapan kami, dengan hadirnya para pejabat dan aparat negara dalam mediasi hari ini, persoalan ini dapat diselesaikan secara serius dan bertanggung jawab. Kami memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk merealisasikan komitmennya dalam tenggat waktu yang telah kami sampaikan. Kami juga berharap janji Kasat Intel Luwuk untuk memfasilitasi pertemuan dengan direktur perusahaan segera diwujudkan. Jika tidak ada realisasi, kami bersama masyarakat akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan,” tutup Dr. Hasrin Rahim.
Bagi masyarakat Mayayap dan Transmigrasi Mayayap, persoalan yang telah berlangsung sekitar tujuh tahun tersebut membutuhkan penyelesaian nyata. Perhatian kini tertuju pada realisasi komitmen PT IMNI, tindak lanjut janji fasilitasi pertemuan oleh Kasat Intel Luwuk, serta keseriusan pemerintah dalam mengawal rekomendasi agar tuntutan masyarakat tidak kembali berakhir tanpa kepastian. (***/red)
