Palu, Teraskabar.id – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri mendesak pemerintah memeriksa aktivitas hauling PT ASKON di Desa Matarape, Morowali. Safri Kecam dugaan pengerahan TKA saat warga menyampaikan aspirasi.
Safri meminta Gakkum ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup segera turun ke lokasi. Ia ingin pemerintah memeriksa kondisi jalan hauling serta dampaknya terhadap permukiman.
Desakan tersebut muncul setelah warga Matarape menggelar aksi pada Jumat (2/10/2026). Warga mempersoalkan debu dari aktivitas kendaraan hauling.
Mereka menyebut debu tersebut masuk hingga kawasan permukiman. Selain itu, warga mengeluhkan dampak debu terhadap tanaman dan kesehatan.
“Kalau debu dari aktivitas hauling sudah masuk ke permukiman, mengganggu masyarakat dan berdampak pada tanaman, ini harus diperiksa secara serius. Jangan pemerintah hanya menunggu masyarakat mengadu atau turun aksi,” kata Safri.
Safri Kecam Dugaan Pengerahan TKA Saat Aksi AMM Soroti Dampak Aktivitas Hauling
Menurut Safri, keluhan warga yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Matarape (AMM) membutuhkan pemeriksaan langsung dari instansi berwenang. Pemerintah perlu memastikan kondisi lapangan melalui pengawasan yang terukur.
Legislator PKB itu menilai keluhan warga menunjukkan persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius.
Safri juga menyoroti dampak debu terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kesehatan dan tanaman warga.
”Masyarakat Matarape turun ke jalan karena dampaknya sudah sangat parah. Debu dari lalu lalang truk hauling yang masuk sampai ke dalam rumah warga itu jelas bukti pengawasan lingkungan perusahaan ini buruk. Pemerintah tidak boleh pura-pura tutup mata melihat rakyatnya dipaksa makan debu tiap hari,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Safri Kecam dugaan pengerahan TKA dalam menghadapi massa aksi warga Matarape.
Ia juga menyoroti dugaan penggunaan alat berat untuk merusak dua unit kendaraan milik warga ketika menyampaikan aspirasi.
Safri meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan yang tidak hanya menyasar persoalan lingkungan. Menurut dia, aparat juga perlu menelusuri situasi ketika aksi warga berlangsung.
Penggunaan Alat Berat Merusak Kendaraan Warga Perlu Diperiksa
Safri menyebut dugaan penggunaan alat berat dapat menimbulkan persoalan serius jika memang terjadi dalam situasi aksi massa.
“Jika ada warga yang terluka, kendaraan rusak, kemudian ada pengerahan alat berat untuk menghadapi massa, ini harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat yang menyampaikan keluhan justru menjadi korban,” tegasnya.
Pernyataan tersebut juga menyinggung dugaan kerusakan kendaraan warga. Karena itu, pemeriksaan lapangan perlu mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.
Selain itu, aparat perlu memeriksa dokumentasi, saksi, serta kondisi kendaraan yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut penting untuk memastikan rangkaian peristiwa secara objektif.
Pada sisi lain, warga memiliki hak menyampaikan aspirasi secara tertib. Perusahaan dan aparat juga memiliki kewajiban menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung.
Karena itu, Safri Kecam dugaan pengerahan TKA dan pengrusakan kendaraan warga sekaligus meminta pemerintah memastikan seluruh pihak mengikuti ketentuan hukum.
Safri Kecam Pengerahan TKA Hadapi Massa Aksi, Pemerintah Diminta Evaluasi Operasional
Safri mengingatkan bahwa kegiatan industri harus berjalan bersama perlindungan masyarakat dan lingkungan. Menurut dia, izin operasional tidak menghapus kewajiban perusahaan memenuhi ketentuan lingkungan.
Pemerintah juga perlu memastikan pengelolaan dampak debu berjalan sesuai aturan. Pengawasan harus melihat kondisi nyata, bukan sekadar mengandalkan laporan administratif.
Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, aparat perlu menghindari kesimpulan sebelum seluruh fakta terverifikasi.
Safri meminta pemerintah bertindak tegas apabila pemeriksaan membuktikan dampak lingkungan tidak terkendali.
”Operasional industri tidak boleh mengorbankan ruang hidup rakyat. Jika dampak lingkungannya tidak terkendali dan membahayakan kehidupan masyarakat Matarape, pemerintah harus tegas. Segera hentikan operasionalnya dan cabut izinnya,” pungkasnya.
Kini, persoalan utama berada pada tindak lanjut pemerintah dan aparat berwenang. Pemeriksaan lapangan dapat menjawab keluhan warga sekaligus menguji dugaan pelanggaran.
Dengan demikian, Safri Kecam dugaan pengerahan TKA menjadi bagian dari desakan agar pemerintah memeriksa seluruh rangkaian persoalan secara terbuka.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi lingkungan, keamanan aksi, serta tanggung jawab setiap pihak. Pemeriksaan yang transparan juga dapat mencegah konflik serupa kembali terjadi.
