Jakarta, Teraskabar.id – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PB SEMMI, Moh Abdi Fauzi, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah progresif dan preventif dalam memperkuat kedisiplinan internal, menjaga integritas personel, serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik.
Menurutnya, langkah Kapolri menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan terhadap masyarakat dan jaringan peredaran gelap, tetapi juga harus dimulai dari pembenahan serta penguatan disiplin di internal institusi kepolisian.
“PB SEMMI dukung Kapolri. Ini merupakan bentuk ketegasan dan keteladanan institusi bahwa perang terhadap narkotika harus dimulai dari lingkungan internal Polri sendiri. Aparat penegak hukum harus menjadi contoh dalam menjaga kedisiplinan dan integritas,” ujar Moh Abdi Fauzi.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dikawal melalui pengawasan dan implementasi yang konsisten di seluruh tingkatan, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. Jangan sampai kebijakan yang baik hanya berhenti sebagai surat edaran, tetapi harus benar-benar menjadi budaya disiplin di tubuh Polri.
Lebih lanjut, PB SEMMI berharap langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus menjadi momentum bagi lembaga negara lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
“Polri tidak hanya dituntut tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga harus mampu menunjukkan keteladanan. Kami mendukung kebijakan Kapolri ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat,” tutupnya.
PB SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan positif pemerintah dan institusi negara, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara. (red)
