Palu, Teraskabar.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Palu harmonisasikan 14 Peraturan Wali Kota (Perwali) melalui kehadiran Wakil Wali (Wawali) Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kegiatan harmonisasi terhadap 14 rancangan Perwali antara Pemkot bersama Kanwil Kemenkum Sulteng berlangsung di Aula Garuda, Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Jalan Dewi Sartika, Kota Palu, pada Kamis (19/11/2026).
Hadir pula pejabat dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, A.Md.IP, S.H, M.H.
Dalam kesempatan tersebut, Wawali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Sulteng atas pendampingan dan fasilitasi dalam proses harmonisasi peraturan.
Menurutnya, harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap Peraturan Wali Kota yang disusun telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta dapat diimplementasikan dengan baik di tengah masyarakat.
Ia berharap, melalui harmonisasi ini, 14 Peraturan Wali Kota yang dibahas dapat segera ditetapkan dan menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kota Palu.
Agara Memiliki Kepastian Hukum, Pemkot Palu Harmonisasikan 14 Perwali
Hal senada disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, A.Md.IP, S.H, M.H. Ia menegaskan bahwa harmonisasi bertujuan untuk menyempurnakan substansi maupun teknik penyusunan peraturan agar memiliki kepastian hukum.
Sopian juga mengapresiasi Pemerintah Kota Palu yang secara aktif mengikuti proses harmonisasi, terlebih dengan kehadiran langsung Wakil Wali Kota Palu dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah menunjukkan komitmen Pemkot Palu dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas.
Ia berharap sinergi antara Pemkot Palu dan Kanwil Kemenkum Sulteng terus terjalin dengan baik, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Palu.
Kegiatan harmonisasi berjalan dengan lancar dan ditutup dengan pembahasan teknis terhadap masing-masing rancangan Peraturan Wali Kota. (red)






