Minggu, 8 Maret 2026
News  

Pengukuhan Majelis Dai Kebangsaan Diharap Menambah Frekwensi Dakwah di Sulteng

Pengukuhan Majelis Dai Kebangsaan Diharap Menambah Frekwensi Dakwah di Sulteng
Pengukuhan Pengurus Wilayah Majelis MDK Provinsi Sulteng periode 2023-2026 berlangsung di salah satu hotel bintang tiga di Kota Palu, Jumat (24/11/2023). Foto: Humas Kemenag

Palu, Teraskabar.id – Para da’i diharapkan menjadi ujung tombak Kementerian Agama dalam menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama yang damai menyejukkan, moderat, dan penuh toleransi.

Hal ini dikatakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ulyas Taha sebelum pengukuhan Majelis Dai Kebangsaan, oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin, Jumat  (24/11/2023).

Baca juga: Dialog Kebangsaan Sapma-PP Donggala Kolaborasi IMD, Kabupaten Induk Patut Belajar ke Anaknya

Pengukuhan MDK diharapkan juga menambah frekuensi dakwah di Sulawesi Tengah bernuansa kebangsaan, mengedepankan moderasi beragama, kata Ulyas dalam laporannya di hadapan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.

MDK merupakan sebuah Lembaga yang bisa memperkuat misi pemerintah daerah, khususnya Sulteng yang sedang giat melakukan pembangunan, bahkan PAD sulteng semakin meningkat.

Sulteng bisa menumbuhkan rasa toleransi dan kehidupan yang harmoni. Harapan kami MDK juga mendapat dukungan Pemda dalam kegiatan MDK, sehingga bersama-sama turut mewujudkan masyarakat Sulteng yang harmoni.

Selain MDK,  juga telah dikukuhkan pada Agustus lalu, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Menurut Ulyas, BKM Fokus membangun masjid yang ramah terhadap jemaah, dari sisi kebersihan, estetik, fisik dan non fisik.

Baca jugaBakti Ridho Ramadhon, Ridha Saleh Lepas Puluhan Dai dan Guru Ngaji di Pinggiran Kota Palu

Keberadaan BKM yang merupakan organisasi kemasjidan yang di-SK-kan kemenag. Diharapkan BKM dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) bisa sejalan, bisa berkolaborasi membangun masjid yang lebih baik.

  Gubernur Anwar Hafid - Ketua Komnas HAM Sulteng Bahas Isu Pertambangan dan Perlindungan Hak Masyarakat