Oleh Hasanuddin Atjo
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memperbanyak jumlah tambak udang model kluster (kawasan) di berbagai daerah. Harapannya berdampak pada peningkatan produksi, devisa dan penyediaan pangan yang berkelanjutan.
Rencana ini dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah maju dan inovatif di tengah Indonesia sedang mendorong pertumbuhan ekonominya di atas 6%. Dan Vaname dipandang bisa menjadi salah satu mesin devisa baru yang cukup produktif.
Pernyataan ini disampaikan disela sela melaksanakan panen raya udang bersama Menteri Kelautan Perikanan, Sakti Trenggono dan Menteri Pangan Zulkifli Hasan di TUBK (Tambak Udang Berbasis Kawasan) milik KKP di Kebumen, Sabtu (23/5/2026).
Selain itu, strategi ini penting dilakukan untuk mendorong daya saing udang Indonesia pada pasar global yang saat ini berada diperingkat ke V setelah Equador, China, India dan Vietnam. Dan kondisi ini telah berlangsung cukup lama.
Sesungguhnya Indonesia bisa berada di peringkat pertama karena memiliki keunggulan komparatif. Antara lain negara kepulauan beriklim tropis, garis pantai terpanjang ke-2, sekitar 100.000 km, dengan areal tambak sekitar 400.000 ha dari potensi 1 juta ha.
Namun realitanya lain. Meski memiliki keunggulan, namun Indonesia tertinggal jauh dari Equador. Negara yang beriklim tropis, berhadapan dengan Samudra Fasifik dan hanya memiliki garis pantai 2.237 km dengan total areal tambak tradisional sekitar 400.000 ha.
Mereka piawai memanfaatkan potensi sumberdayanya dan mengembangkan inovasi dan teknologi. Terbukti, meskipun dengan keterbatasan mampu mengekspor udang mencapai 1,4 juta ton (2025) dengan nilai devisa 7,47 milyar $US.
Sementara itu ekspor udang Indonesia tertinggi pada tahun (2021) dengan volume 240 ribu ton dan nilai devisa 2,23 miliar $US. Setelah itu ekspor terus menurun. Dan tahun 2025 ekspor udang tidak lebih dari 200 ribu ton dengan nilai devisa 1,63 milyar $US.
Keunggulan Equador terletak dalam hal tatakelola budidaya berbasis kluster. Dengan pendekatan ini akan tercipta efisiensi, antara lain logistik cost terhadap input produksi dan pemasaran hasil sehingga HPP (Harga Pokok Produksi) bisa ditekan.
Data terakhir menunjukkan HPP memproduksi udang di tambak Equador lebih murah hampir 1 $US per kg udang dibanding memproduksi di tambak udang Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu catatan penting.
Selain itu dengan pendekatan kluster, mitigasi-pengendalian penyakit, pengelolaan air baku pasok kedalam tambak dan air buang ke IPAL akan lebih mudah dikendalikan. Dan tidak kalah pentingnya posisi tawar mereka akan lebih kuat.
Equador juga fokus dalam hal pengembangan inovasi dan teknologi. Antara lain produksi induk udang unggul dan benur yang sehat. Wajib digunakan konsep dua step yaitu nursery (pendederan), pembesaran (Grow Out) serta menerapkan teknologi digital smart shrimp pond.
Rasa percaya diri Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia mampu menjadi terbesar dalam industri udang dinilai tidak berlebihan, patut mendapat apresiasi dan diberi dukungan. Diharap wacana ini segera menjadi satu regulasi.
Oleh karena itu, Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis bersama pemerintah daerah sesegera mungkin menangkap, menerjemahkan dan merumuskan gagasan yang diwacanakan Presiden Prabowo agar momentum strategis ini tidak terlewatkan begitu saja.
Gagasan Presiden Prabowo Akan Perbanyak Tambak
Berdasarkan dialog secara terbatas bersama sejumlah kalangan telah memberikan catatan berkaitan gagasan Presiden RI tesebut yang dinilai sebagai langkah yang perlu segera ditindaklanjuti
Pertama, pengembangan budidaya udang berbasis kluster harus dibedakan antara pendekatan kluster berbasis tambak rakyat dan kluster berbasis tambak pengusaha.
Pemerintah diharapkan lebih banyak memberikan intervensi pada pengembangan tambak rakyat berbasis kluster. Mulai detail desain , infrastruktur air pasok dan air buang, IPAl kumonal, jaringan listrik. akses jalan serta pendampingan dan dukungan pendanaan.
Pemerintah Daerah sebagai “pemilik aset” (tambak rakyat) diharapkan mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan rencana klasterisasi, agar terpilih menjadi salah satu role model rencana itu.
Kedua, kluster tambak yang berbasis pengusaha lebih kepada kebutuhan jaminan keamanan berusaha, akses dukungan listrik dan akses pendanaan dalam rangka pengembangan inovasi dan teknologi modern.
Sekitar 80% produksi udang Nasional adalah kontribusi dari tambak pengusaha yang menerapkan teknologi modern di sejumlah sentra produksi. Pada saat ini kinerja mereka terus menurun karena gagal panen akibat penyakit serta terus membengkaknya HPP.
Ketiga, faktor penentu daya saing antara lain penyakit dan standar keamanan pangan mesti menjadi perhatian yang serius. Kehadiran Broodstock Center dan Hatchery yang bersertifikat global sangat dibutuhkan. Saat ini baru ada satu dua perusahaan yang memiliki kualifikasi itu.
Selain itu ketersediaan pakan induk udang berupa cacing polychaeta bebas penyakit (free phatogen) berkontribusi pada keberhasilan budidaya. Pada saat ini cacing umumnya berasal dari tangkapan alam yang disinyalir kuat sebagai pintu masuknya penyakit.
Edukasi serta pengawasan terhadap penggunaan zat antibiotik karena ingin lolos dari jebakan penyakit mesti jadi salah satu prioritas agar udang Indonesia tidak lagi ditolak karena adanya residu antibiotik.
Tataruang juga menjadi hal penting. Diharap kasus zat radioaktif Cs-137 tidak boleh terulang oleh karena industri pengolahan logam berada satu kawsan dengan industri makanan. Kasus ini sangat merugikan semua pihak dan utamanya petambak.
Keempat, Pemerintah perlu mendorong kerjasama dan memfasilitasi riset G to G dan B to B menyelesaikan sejumlah permasalahan yang mendasar Selain itu tersedia regulasi bagi investasi pengembangan Broodstock Center, Budidaya cacing Polyhaeta serta sistem budidaya modern yang ramah lingkungan.
Terakhir bahwa catatan ini diharap menjadi bagian kecil dalam melahirkan blue print (cetak biru) industri udang Indonesia berdaya saing dan terbesar pada tahun 2045. (***)
