Palu, Teraskabar.id – Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan secara konsisten tumbuh sangat signifikan setiap tahunnya dan memberi andil besar terhadap fiskal daerah.
Sebagaiamana data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, realisasi penerimaan PAD dari sektor kelautan dan perikanan yang disumbangkan oleh Dinas KP Sulteng, tumbuh di atas 100 persen setiap tahunnya.
Baca juga: DKP Sulteng Sosialisasikan Permen KP Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Kepala DKP Sulteng, Arif Latjuba menjelaskan, prestasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang penerimaan asli daerah khusus kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang kapasitas fiskal daerah, menunjukkan trend yang sangat signifikan. Kondisi tersebut berlangsung sejak 2018, kemudian berlanjut ke 2019, 2020 dan 2021 hingga 2023.
Kadis KP Sulteng mencontohkan, di 2018 misalnya, target awal PAD yang dibebankan kepada DKP Sulteng pada penetapan awal APBD sebesar Rp3,598 Miliar. Kemudian terjadi koreksi target PAD di APBD perubahan sebesar Rp4,048 Miliar. Dan, di penghujung tahun 2018 terealisasi PAD sebesar Rp4,071 Miliar atau 100,58 persen.
Peningkatan signifikan PAD DKP Sulteng untuk fiskal daerah terus berlanjut di tahun berikutnya hingga 2021.
Baca juga: Pecahkan Rekor, PAD Kabupaten Morowali Utara Tembus Rp 102 Miliar
“Ini (peningkatan PAD) berkembang terus hingga tahun 2021,” kata Arif Latjuba kepada media ini, Senin (8/1/2024) di ruang kerja Kadis KP Sulteng.
Ia menambahkan, realisai PAD dari DKP Sulteng di 2019 sebesar Rp4,954 Miliar atau 117,68 persen berdasarkan penetapan awal APBD sebesar Rp3,598 Miliar, setelah sebelumnya terjadi koreksi terhadap target PAD sektor kelautan dan perikanan di APBD perubahan sebesar Rp4,048 Miliar.
Kondisi serupa kembali terjadi di 2020, realiasi PAD sebesar Rp9,262 Miliar atau 117,68 persen dari target awal PAD sebesar Rp4,212 Miliar, yang telah mengalami perubahan target di APBD perubahan menjadi Rp8,563 Miliar.
Di 2021, target awal PAD sebesar Rp5,986 Miliar, kemudian terjadi koreksi di APBD perubahan menjadi Rp12,458 Miliar. “Alhamdulillah, terealisasi PAD sebesar 12,975 Miliar atau 108,16 persen dari target yang dibebankan kepada kami,” ujarnya.
Namun, di 2022 sempat mengalami penurunan dari target awal Rp7,289 Miliar dengan realisasi PAD sebesar Rp6,088 Miliar.
“Di 2022 ada terjadi penurunan baik itu dipenetapan maupun realiasi, capaian kami hanya 83,53 persen,” ujarnya.
Kemudian di tahun anggaran 2023, realisasi PAD DKP Sulteng kembali ke trend pertumbuhan positif. Malah melonjak dari realisasi 83,53 persen di 2022 menjadi 102,51 persen di 2023.
Penyebab Penurunan Realisasi PAD 2022
Penurunan realisasi PAD Dinas KP Sulteng di 2022 tak lepas dari faktor pemberlakukan UU Cipta Kerja serta pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut Arif Latjuba, ada beberapa hal yang menyangkut pengelolaan ruang laut, kemudian perizinan-perizinan tertentu itu diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat. “Di situ kami kewalahan membenahai kembali bahkan untuk hal penerimaan daerah kita,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Dinas KP Sulteng untuk mencari terobosan baru di tahun anggaran berikutnya agar kontribusi PAD Dinas KP Sulteng bisa kembali ke trend semula.
Baca juga: Gubernur Sulteng Harap IMIP Bantu Peningkatan Fiskal Daerah
Arif mengungkapkan, di tahun 2023, Dinas KP Sulteng berupaya untuk mendapatkan sumber potensi PAD yang berkaitan dengan model keputusan gubernur yang perizinannya masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yaitu penetapan perizinan reklamasi setelah mendapatkan perizinan kesesuaian pengelolaan ruang laut dari pemerintah pusat.
Strategi tersebut mampu mendongkrak capaian realiasi PAD sebagaimana yang dibebankan kepada Dinas KP Sulteng pada penetapan APBD 2023, ditambah dengan pendapatan asli daerah dari sub sektor lainnya di antaranya, dari sub sektor pengolahan produksi dan UPT lainnya. Sehingga, total penerimaan PAD Dinas KP Sulteng mencapai Rp15, 159 Miliar atau 102,51 persen dari target penetapan di APBD perubahan sebesar Rp14,788 Miliar.
“Ini gambaran yang harus kami sampaikan kalau Dinas KP Sulteng sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terus menggenjot penerimaan daerah dan tentunya juga mendukung daripada visi misi gubernur untuk bagaimana bisa mendukung peningkatan fiskal daerah,” kata Arif Latjuba.
Penyumbang PAD
Kadis KP Sulteng menjelaskan, kontribusi PAD dari sektor kelautan dan perikanan Provinsi Sulteng hampir separuhnya dari andil penjualan hasil produksi pabrik es balok. Selain itu, kontribusi dari hasil penyewaan cold storage di beberapa UPT Dinas Kelautan dan Perikanan di beberapa kabupaten, termasuk penjualan produk hasil usaha daerah dan sebagainya.
Baca juga: Gubernur Sulteng Harap IMIP Bantu Peningkatan Fiskal Daerah
Kontribusi lainnya adalah dari penerapan keputusan gubernur tentang reklamasi yang masih dalam kewenangan pemerintah daerah, yaitu dari jarak 0 hingga 12 mil laut.
Untuk memaksimalkan upaya penggalian sumber-sumber potensi PAD lanjutnya, Dinas KP Sulteng akan menerapkan kebijakan ekstensifikasi penerimaan daerah agar trendnya terus tumbuh positif. “Paling tidak kita bisa mencapai target sebagaimana yang diberikan kepada Dinas KP Sulteng di 2024. Walau target yang diberikan sebesar Rp7 miliar, tapi kami optimistis bisa tercapai di akhir tahun 2024,” ujarnya. (teraskabar)
