Sekaitan respon catatan BPS tersebut, Gubernur Rusdy Mastura yang saat ini sedang berada di Singapura untuk cek rutin kesehatan, berharap semua tim pengendali kemiskinan kabupaten/kota dan provinsi terus membangun kolaborasi program, stimulan dan konsep cegah dini peningkatan kemiskinan.
‘’Mesti sering duduk diskusi dengan kolaborasi. Setelah itu segera dieksekusi. Saya yakin sudah jalan,’’ ujar Gubernur Sulteng respon catatan BPS soal dampak kenaikan harga beras.
Baca juga : Rokok Penyebab Kenaikan Angka Penduduk Miskin di Sulteng
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) memberi catatan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengenai dampak harga beras yang terkendali.
“Jadi kalau beras ini tidak dikendalikan pengaruhnya luar biasa terhadap garis kemiskinan atau naik turunnya jumlah orang miskin baik di negara atau di provinsi kabupaten kota,” kata Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sulteng Jefrie Wahido pada press releas Hasil Suspenas 2022, Senin (30/1/2023).
Ia mengakui, beras sebagai komoditi yang banyak dikonsumsi penduduk miskin terjadi kenaikan harga di pasar eceran. Kenaikan harga tersebut juga berpengaruh pada kenaikan Garis Kemiskinan di Sulawesi Tengah sebesar 5,08 persen, yaitu dari 530.251 di bulan Maret 2022 menjadi 557.183 di bulan September 2022.
Memang kenaikan harga beras sebesar 1,24 persen. Akan tetapi penduduk miskin yang mengkonsumsi komoditi ini sahre-nya sangat tinggi dan memberi andil signifikan terhadap Garis Kemiskinan.
Berdasarkan catatan BPS, beras memberi andil terhadap kenaikan Garis Kemiskinan, masing-masing 21,22 persen untuk masyarakat di perkotaan dan 23,31 persen untuk penduduk di wilayah pedesaan. Disusul rokok kretek masing-masing 13,05 persen untuk wilayah perkotaan dan 15,47 persen untuk wilayah pedesaan.
“Itu dari makanan, memang kelihatan sedikit beras 1,4 persen, tapi dari basket atau komoditas orang miskin yang makan itu beras paling tinggi sharenya,” ujarnya.
