Saat Penyerahan LKPD 2022, Wagub Minta Doakan Gubernur Sulteng Segera Sembuh

Palu, Teraskabar.id- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir mewakili Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Provinsi Sulawesi Tengah 2021 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (18/3/2022).

Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2021  bersamaan dengan penyerahan LKPD Unaudited Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu. LKPD tersebut diserahkan masing – masing kepala daerahnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur Sulteng Ma’mun Amir menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur Sulawesi Tengah sehubungan belum bisa secara langsung hadir untuk menyerahkan LKPD Unaudited Provinsi Tahun 2021.  

“Sehubungan Bapak Gubernur  saat melakukan general check up full dan kita doakan bapak gubernur segera sembuh,” kata Wagub Ma’mun mengawali sambutannya, dikutip dari rilis Biro Adpim Setdaprov Sulteng.

Selanjutnya dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Ma’mun Amir,  menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 56 Ayat 3, mewajibkan daerah menyampaikan LKPD kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 Selanjutnya LKPD yang dilaporkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL),  Neraca Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK), serta dilengkapi dengan hasil revieu oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 57 ayat 2.

“Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Gubernur kepada BPK RI,” ujarnya.

Ia menambahkan, amanat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perintah Tahun 2021 dengan Topik Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi, Menteri Keuangan mengharapkan laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah harus selalu menjaga tata kelola yang baik, serta terus melihat temuan -temuan BPK – RI dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi yang disampaikan BPK dan auditornya.

Selanjutnya Wagub Ma’mun menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah akan terus memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada di masa lalu dan terus berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindakan fraud.

Pemprov Sulteng pun katanya, akan terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. Olehnya, ia berharap BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah dapat memeriksa dan mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Slamet Riyadi, mengapresiasi pemerintah daerah sudah dapat menyerahkan LKPD sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

“Semoga penyajian LKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan dengan baik dan bekerja sama dengan tim auditor untuk melihat fakta dan data yang dibutuhkan,” imbuhnya. (teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *