Palu, Teraskabar.id – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri apresiasi Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang berhasil menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang.
Dana tersebut akan mendukung pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, Jumat (12/6/2026).
Menurut Safri, langkah yang diambil Gubernur asal Morowali itu menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang adaptif.
Selain itu, terobosan tersebut menghadirkan solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, Safri menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha layak mendapat dukungan.
Safri Apresiasi Gubernur Sulteng Bangun Kolaborasi Jadi Solusi Saat Fiskal Terbatas
Safri menegaskan, pemerintah provinsi berhasil membuka ruang kerja sama yang produktif dengan sektor swasta.
Dengan demikian, pembangunan tetap berjalan meski pemerintah menghadapi tantangan anggaran.
“Ini patut diapresiasi. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah provinsi mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Yang paling penting, manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Safri dalam rilisnya, Jumat (12/6/2026).
Lebih lanjut, ia menilai pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur strategis sangat relevan dengan kebutuhan daerah.
Di sisi lain, perusahaan tambang juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, kontribusi nyata dari dunia usaha dapat mempercepat pembangunan daerah.
Safri Apresiasi Gubernur Sulteng: Jalan Jadi Prioritas untuk Dorong Ekonomi
Safri menjelaskan, pembangunan ruas Jalan Towi-Kolonodale dan Buleleng-Matarape memiliki nilai strategis. Sebab, kedua ruas tersebut berhubungan langsung dengan mobilitas masyarakat.
Selain memperlancar akses transportasi, pembangunan jalan juga mendukung distribusi barang dan jasa. Tidak hanya itu, konektivitas yang baik akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena alasan tersebut, Safri apresiasi Gubernur Sulteng yang berhasil menggerakkan dukungan perusahaan tambang.
“Perbaikan infrastruktur jalan akan membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pemerataan pembangunan. Karena itu, keterlibatan dunia usaha melalui CSR harus dipandang sebagai investasi sosial bagi kemajuan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Pentingnya Transparansi Tata Kelola CSR
Meski memberikan apresiasi, Safri tetap mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik. Menurut dia, pemerintah perlu mengelola dana CSR secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat juga berhak mengetahui seluruh proses pelaksanaan program tersebut. Karena itu, publik perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang terlibat.
Selanjutnya, pemerintah perlu menjelaskan besaran kontribusi setiap perusahaan. Kemudian, pemerintah juga perlu membuka mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program.
“Apresiasi harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai siapa yang terlibat, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta sejauh mana pengawasan dilakukan agar pembangunan benar-benar memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Safri Apresiasi Gubernur Sulteng dan DPRD Awasi Pelaksanaan Program
Safri menegaskan bahwa CSR harus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan kata lain, perusahaan tidak boleh memandang CSR hanya sebagai kewajiban administratif.
Sebaliknya, perusahaan perlu menjadikan CSR sebagai instrumen pembangunan daerah. Karena itu, Safri apresiasi Gubernur Sulteng yang mendorong pemanfaatan dana CSR untuk kebutuhan publik.
“Daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan industri harus merasakan dampak positif dari keberadaan investasi. CSR tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, DPRD Sulawesi Tengah akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program tersebut.
Langkah itu bertujuan menjaga kualitas pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Selain itu, DPRD ingin memastikan program berjalan sesuai aturan hukum.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan jalan ini sesuai dengan perencanaan, memenuhi standar kualitas, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik demi memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah,” tandas Safri.
Pada akhirnya, Safri apresiasi Gubernur Sulteng karena berhasil membangun semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha.
Ia berharap model kolaborasi seperti ini terus berkembang. Tidak hanya untuk pembangunan jalan, kerja sama tersebut juga dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat.
“Semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha inilah yang perlu terus dijaga. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah, tantangan seberat apa pun dapat dihadapi bersama demi kepentingan rakyat Sulawesi Tengah,” pungkasnya. (G)
