Sebelum Terbit Usulan Penarikan, Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ajukan Cuti

Palu, Teraskabar.id– Penjabat Bupati Morowali Ir. H. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP., telah mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI pada awal bulan Maret 2024.

Hal itu berdasarkan hasil penelurusan wartawan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kalau pak Rahmansyah dan pak Nirwansyah sudah mengajukan CLTN,” kata Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan BKD Provinsi Sulteng Fitri Mastura menjawab media ini, Senin (10/6/2024) melalui pesan whatsApp.

Baca jugaGubernur Sulteng Minta Kepala BKD Segera Lelang Jabatan

Bila merunut proses pengajuan CLTN tersebut dengan terbitnya salinan surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang penarikan Ir. H. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP., dari jabatannya saat ini, maka pengajuan CLTN lebih dulu ditempuh oleh mantan Kepala Dinas ESDM Sulteng itu, kemudian menyusul terbit surat pengajuan penggantian penjabat bupati Morowali.

Surat yang ditandatangani Gubernur Sulteng Rusdy Mastura tersebut tertanggal 15 Mei 2024, atau berselang sekitar dua pekan setelah Penjabat Bupati Morowali Rachmansyah Ismail mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) kepada BKN.

“Sebelum pak gub (Gubernur Rusdy Mastura) mengusulkan  penarikan, pak Rachmansyah proaktif mengajukan CLTN,” kata Fitri.

Baca jugaMasih Terima Gaji Ganda Selama Tiga Tahun, DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Parimo Abdul Chair

Begitupula sebelum mengajukan cuti di luar tanggungan negara, Gubernur Rusdy Mastura sudah terlebih dahulu mengirim surat kepada Pj. Bupati Morowali, untuk mengkonfirmasi kepastian rencana Rachmansyah Ismail mencalonkan diri di Pilkada serentak 2024.

“Dan pak gub (Gubernur Rusdy Mastura) menyurati dulu (Pj Bupati Morowali), baru pak Rahmansyah memilih CLTN. Setelah itu  baru pak gub pengusulan,” ujar Fitri.

BKD Kembali Ajukan CLTN Pj Bupati Morowali Rachmansyah

Menurut Fitri permohonan usulan CLTN Rachmansyah Ismail awalnya ditolak oleh BKN RI karena menunggu regulasi tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS yang melakukan pendekatan ke parpol atau Masyarakat.

Karena ditolak, BKD Sulteng kemudian mengirim surat ke BKN untuk mempertanyakan alasan penolakan tersebut.

Di laman BKN RI pun mencantumkan hal itu. Dikutip dari laman BKN RI tertanggal 20 Mei 2024, tercantum pengumuman, bahwa untuk sementara waktu, usulan pengajuan CLTN belum dapat kami tindak lanjuti karena masih menunggu regulasi yang mengatur CLTN karena pendekatan ke parpol dan Masyarakat.

Baca jugaPantau Ujian Tulis CPPPK, Begini Pesan Kakanwil Kemenag Sulteng

“Sekarang ini, BKD Sulteng mengajukan kembali permohonan CLTN dua pejabat dari Sulteng. Satunya Pj Bupati Morowali, satunya lagi Direktur RS Madani Nirwansyah Parampasi. Karena keduanya berniat maju di Pilkada serentak 2024,” ujar Fitri.

Sementar itu, Pj Bupati Morowali Rachmansyah juga kembali mengajukan usulan CLTN dan telah disetujui oleh BKN RI.

“Iya, itu yang (pengajuan) pertama tapi setelah itu disetujui,” kata Fitri.

Untuk lebih jelasnya, Fitri menyarankan kepada media untuk mengkonfirmasi langsung kepada kepala bidang (Kabid) yang memiliki kewenangan terkait CLTN.  “Nanti minta konfirmasi dengan Kabid yang mengurusi CLTN, Pak Udin,” imbuhnya.

Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ajukan CLTN Diatur Undang-Undang

ASN yang melakukan pendekatan ke partai politik harus mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Hal itu tercantum dalam surat edaran KASN Nomor 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa ASN yang sudah dekat dengan partai politik diperbolehkan untuk mengajukan CLTN.

Untuk menjamin kepastian hukum terkait  pemberian CLTN bagi ASN yang akan mengikuti Pilkada, Plt. Kepala BKN menerbitkan surat nomor 3842/B-AU.02.01/SD/K/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Penegasan terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara.

“Inti atau pokok surat tersebut BKN menyetujui CLTN bagi ASN yang akan mengikuti Pilkada, sebagaimana diatur dalam SKB 5 lembaga. Selain itu CLTN juga diatur dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017,” kata Fitri.

Baca jugaTamsil Linrung Bocorkan Penyebab Guru Honorer Sulit Diangkat Jadi CPNS

Kabid yang menangani cuti di luar tanggungan negara pada BKD Provinsi Sulteng, Udin, dikonfirmasi berkali-kali sejak Senin sore hingga malam hari (10/6/2024), hingga berita ini ditayangkan belum merespon.

Begitupun Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Sulteng, Asri.

Informasi yang dihimpun media ini, setelah usulan CLTN  Rachmansyah Ismail ditolak ditolak BKN RI, Penjabat Bupati Morowali itu akan mengajukan pensiun dini ke BKN, jika telah memperoleh kepastian mencalonkan diri pada Pilkada Morowali 2024.

Bocoran informasi yang dihimpun media ini, malah BKN pada tanggal 6 Juni 2024 mengirim surat ke Pj Bupati Morowali No.3923/R-AK.02.02/SD/K/2024 perihal Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali. (red/teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *