Morowali, Teraskabar.id – Yusman Mahbub, Sekretaris Daerah atau Sekda Morowali terima massa aksi dari Gerakan Masyarakat Pu’ungkoilu Peduli Desa Inspiratif (GEMPPAR) dan langsung menyatakan komitmen untuk mengkaji seluruh tuntutan secara menyeluruh. Selain itu, Sekda Morowali terima massa di Aula Lantai I Kantor Bupati Morowali pada Selasa (21/4/2026), sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif. Bahkan, Sekda Morowali terima massa dengan pendekatan terbuka agar setiap aspirasi dapat ditelaah secara objektif. Karena itu, Sekda Morowali terima massa tidak hanya sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik yang komprehensif.
Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, memimpin langsung pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi masyarakat tanpa pengecualian. Selanjutnya, ia memastikan bahwa setiap tuntutan akan dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek hukum, administratif, dan sosial. Dengan demikian, pemerintah berupaya menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara regulasi, tetapi juga adil bagi semua pihak.
Kemudian, Yusman menjelaskan bahwa proses kajian membutuhkan waktu karena pemerintah daerah harus melakukan verifikasi data serta klarifikasi terhadap berbagai pihak terkait. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk memberi ruang agar proses analisis berjalan optimal. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan tuntutan warga, melainkan akan menindaklanjutinya secara sistematis dan terukur.
Lebih lanjut, Yusman menyampaikan bahwa pihaknya akan melibatkan institusi lain, termasuk kepolisian, dalam proses kajian tersebut. Langkah ini dilakukan agar setiap persoalan dapat ditelaah secara objektif dan transparan. Selain itu, ia memastikan bahwa hasil kajian akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan arah penyelesaian yang diambil.
Sekda Morowali Terima Massa Aksi: Tuntutan GEMPPAR Jadi Sorotan
Tak hanya itu, Yusman juga berencana segera berkoordinasi dengan Bupati Morowali. Ia akan melaporkan seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi untuk kemudian dibahas di tingkat pimpinan daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan dapat diterima semua pihak.
Sementara itu, massa GEMPPAR menyampaikan sejumlah tuntutan yang cukup kompleks. Pertama, mereka meminta pemerintah daerah meninjau kembali surat penonaktifan perangkat desa. Kedua, mereka mendesak pembatalan permohonan pengunduran diri Kepala Desa Pu’ungkoilu. Selain itu, mereka juga meminta evaluasi terhadap petisi yang ditandatangani 509 warga yang menolak pemberhentian kepala desa.
Di samping itu, massa aksi turut menyoroti surat pernyataan pengunduran diri yang dinilai perlu ditelaah kembali. Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan rekam jejak Alimudin Mahmud sebagai kepala desa sejak 2019 sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh. Bahkan, mereka mendesak pemerintah daerah bersama kepolisian untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik secara adil dan demokratis.
Pertemuan Berlangsung Kondusif
Pada saat yang sama, sejumlah pejabat turut menghadiri pertemuan tersebut. Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Morowali Afridin hadir mendampingi jalannya dialog. Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Abdul Malik Hafid beserta jajarannya juga mengikuti pertemuan tersebut. Kehadiran unsur Polres Morowali semakin memperkuat upaya menjaga situasi tetap kondusif.
Akhirnya, pertemuan berlangsung tertib dan penuh dialog. Pemerintah daerah menunjukkan sikap terbuka, sementara massa aksi menyampaikan aspirasi secara langsung. Dengan demikian, proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan konstruktif, sekaligus membuka peluang penyelesaian konflik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. (G)
