Donggala, Teraskabar.id– Kritik serta saran dari Anggota DPRD Donggala dari fraksi NasDem, Yasin Lataka perlu diapresiasi, itu artinya sistem demokrasi kita mulai bekerja.
Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala komitmen terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Donggala.
Efisiensi anggaran sebagian dipergunakan untuk mengakomodir apa yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Donggala.
“Beberapa hasil efisiensi anggaran itu dialihkan ke program yang menjadi keinginan masyarakat, antara lain pemenuhan BPJS gratis bagi masyarakat miskin,” kata Juru Bicara Vera Laruni, Azman, S.P melalui keterangan resmi yang diperoleh redaksi, Sabtu (22/3/2025).
Selain itu, pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih mudah bagi masyarakat terkait data kependudukan, mulai dari KTP, KK dan Akte.
“Pemerintah Kabupaten Donggala sudah menganggarkan pembelian 6 mesin cetak untuk 6 Kecamatan di tahap pertama, di tahap kedua 10 mesin cetak untuk 10 Kecamatan.
“Jadi, warga nanti sudah lebih cepat dan mudah kalau berurusan dengan data kependudukan, cukup ke kantor kecamatan masing-masing,” ujar Azman.
“Ada juga program beasiswa Hafiz Quran untuk 50 orang di tahap pertama, targetnya satu desa satu hafiz. Itu penting dikerjakan, Ibu Bupati ingin Donggala melahirkan generasi yang cerdas, punya karakter dan punya moralitas yang baik,” lanjut Azman.
Selain itu, Pemkab Donggala juga akan melakukan penataan ibu kota menjadi Kota Heritage dan seragam sekolah gratis.
“Penataan ibu kota Donggala itu penting sekali karena itu identitas masyarakat Donggala. Suka atau tidak, Kota Donggala sudah berubah menjadi Kota Jasa, maka penting untuk disiapkan sarana dan prasarana penunjangnya sehingga bisa melahirkan lapangan kerja baru, Ibu Kota Donggala kembali bergairah, karena selama ini warga mengeluhkan kurangnya lapangan kerja,” kata Juru Bicara Bupati tersebut.
Hasil efisiensi juga diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur. Pemkab Donggala sudah menganggarkan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah kecamatan, baik jalan maupun jembatan. Ada di Kecamatan Sojol, Sojol Utara, Banawa Selatan dan Rio Pakava. Itu semua hasil dari keluhan Masyarakat.
“Untuk jalan di Balaesang Tanjung, tadinya anggarannya sudah melekat di DAK PU Pemerintah pusat, karena ada kebijakan efisiensi program itu batal dikerjakan. Tapi, Bupati Donggala tetap akan bangun jalan di sana di tahap perubahan nanti,” katanya.
“Begitu juga di wilayah Pinembani, Bupati sudah membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk bangun jalan di sana, nanti skemanya bisa sharing anggaran dengan Pemprov,” tambah Azman.
Sementara untuk pelaku usaha UMKM, Nelayan dan Petani, Pemkab Donggala sudah membangun kerjasama dengan perbankan dalam hal penyediaan modal kerja dengan bentuk intervensi bunga KUR dan Pemkab juga akan melakukan pendampingan program.
Menurutnya, semua itu merupakan hasil dari pengalihan efisiensi anggaran belanja pemerintah.
Bila mengecek porsi anggaran, selama ini justru belanja pegawai tergolong tinggi sekali, sudah di angka 48 persen. Padahal normalnya itu sampai di angka 30 pesen. “Ini yang menjadi evaluasi pemerintah. Utamanya belanja gaji P3K,” ujarnya.
Belum lagi anggaran pembangunan daerah banyak berbentuk PL. Hal ini juga yang kadang membuat proses pembangunan di Kabupaten Donggala sering terbengkalai, bahkan berujung tidak selesai. Itu semua disebabkan oleh perencanaan yang buruk dan cenderung dipaksakan.
Terkait rumah jabatan yang dikontrak, “Saya kira itu jauh lebih efisien untuk dilakukan saat ini.”
Pasalnya, rumah jabatan saat ini belum layak huni, Bupati Donggala sudah mengecek langsung kondisinya, banyak yang bocor. Padahal biaya yang dipakai untuk rehab sebelumnya itu besar sekali. Bupati Donggala saat ini masih menunggu hasil audit BPK terkait rehab Rujab itu.
Azman menambahkan, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat harus kita pahami sebagai langkah untuk menyehatkan kembali belanja anggaran agar lebih produktif dan tepat sasaran.
“Pemkab Donggala juga komitmen meningkatkan PAD melalui optimalisasi seluruh sektor yang bisa menambah nilai pendapatan daerah,”
Banyak potensi kebocoran PAD kita, ini yang menjadi konsen Bupati Donggala.
Kalau terkait Mobil dinas, itu sudah dianggarkan di masa pemerintahan sebelumnya, karena ada beberapa kendaraan memang sudah tidak layak digunakan. Kalau memang itu layak untuk diganti, menurutnya, hal itu tidak ada masalah.
Mobil dinas bupati yang tersisa saat ini tinggal dua unit, tipe Cemry dan Alphard, dua-duanya mengalami kerusakan.
Hingga saat ini, Bupati Donggala justru masih memakai mobil pribadinya untuk bertugas. Tetapi Pemda tidak bisa memberikan biaya pemeliharaan dan BBM karena itu mobil pribadi. Tipe mobil pribadi Ibu itu Landcruiser yang biaya perawatannya itu mahal. Bupati justru ingin memberikan teladan bagi yang lainnya.
“Jadi, saya kira, itu semua merupakan bentuk dari hasil keluhan masyarakat Donggala, tidak direncanakan sesuai kepentingan pribadi,” tegas Azman.
Kebijakan efisiensi ini harus kita jadikan momentum untuk mengelola perencanaan pembangunan yang lebih baik, lebih produktif dan tepat sasaran.
“Kita tahu pasti ada yang kurang senang dengan program efisiensi ini, mari kita bersama-sama membangun Donggala, kita utamakan kepentingan Masyarakat.”
Bupati juga mengajak Legislatif untuk bekerjasama melahirkan regulasi yang bisa mendatangkan pendapatan daerah, agar kita tidak lagi tergantung dengan APBN. (red/teraskabar)
