Palu, Teraskabar.id – DPD Partai Demokrat Provinsi Sulteng mengirim tiga kader terbaiknya untuk mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Cisarua, Bogor, 10-13 Juli 2023.
Ketiga kader tersebut adalah Direktur Eksekutif (DE) Zarkasih, SH, Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dicky Patadjenu, SH, MH, serta Sekretaris BHPP Rahmawati Sukri, SH.
Baca juga: Sengketa Lahan Antarwarga di Mpanau Sigi Rentan Timbulkan Keributan
Kegiatan ini diikuti oleh 38 DPD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Anwar Usman, SH, MH, serta dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).
Zarkasih, SH, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Provinsi Sulteng, menjelaskan bahwa Bimtek hukum acara penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bertujuan untuk memastikan kesuksesan seluruh tahapan pemilu yang merupakan agenda nasional. Karena sengketa hasil pemilu merupakan tahap akhir dari proses pemilu yang akan diadakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, kegiatan ini sangat penting.
Baca juga: Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Raih Juara 2 di Lomba Debat Konstitusi Nasional
“Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting karena meningkatkan wawasan dan pengetahuan kami, terutama dalam mempersiapkan dokumen terkait dengan kecurangan Pemilu,” kata Zarkasih Ahad (16/7/2023).
Dalam Bimtek tersebut, dijelaskan dengan tegas mengenai posisi kami terutama dalam hal hak dan kewajiban, serta bagaimana mempersiapkan berkas dan dokumen yang diperlukan.
Baca juga: Hampir Empat Tahun Pasca-Bencana Pasigala, Baru Kelar 632 Unit Huntap Utang Negara
“Insya Allah, dengan pengetahuan yang kami peroleh, kami akan mengaplikasikannya jika terjadi sengketa Pemilu,” ujar Zarkasih. (Kiriman Agus Gerbek)
