Palu, Teraskabar.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir meyakini bahwa stunting bukan hanya disebabkan asupan makanan, banyak penyebab lainnya seperti pola asuh.
Namun untuk menangani stunting, Wagub ingin segera bertindak. Ia meminta agar segera dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk menyusun rencana sebelum beraksi.
Menurutnya, menyelesaikan masalah seperti stunting jangan hanya sekadar berteori.
“Stunting. Nanti Kita tindak lanjuti pada rapat koordinasi, secepatnya. Kalau saya manusia yang tidak suka teori, saya lebih suka melakukan lebih suka menyelesaikan masalah, action. Saya dasarnya STM, pakai prinsip kerja mesin hisap tekan bakar buang, hisap akselerasi, tekan proses, kemudian kerja,” ujarnya, Senin (14/2/2022).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny C Soriton, S.Sos.,MM, Kepala Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng David Susanto, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.,PD Kepala Dinas Sosial Sulteng Dra. Sitti Hasbia Zaenong N, M.Si, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulteng Bambang SP. Suwandi, SKM.,M.Kes di ruang kerja Wagub, Senin (14/2/2022).
Ia menambahkan, selain pelayanan satu atap, program prioritas lainnya yaitu stunting yang menjadi perhatian Gubernur bersama dirinya. Wagub mengarahkan memanfaatkan aset yang tersedia di 13 kabupaten/kota untuk penanganan stunting.
“Kita punya asset-aset di kabupaten/kota yang bisa digunakan masyarakat, seperti klinik atau puskesmas yang bisa menjadi rujukan masyarakat miskin maupun keluarga beresiko stunting untuk berobat. Banyak aset pemda yang kita coba untuk manfaatkan,” ujarnya.
Menyikapi angka stunting Sulawesi Tengah yang masih tinggi, berada di angka 29,7%, Wagub meminta BKKBN agar menyiapkan data daerah yang menjadi prioritas penanganan stunting. Lokus ini kata Wagub, harus dikeroyok bersama-sama karena penuntasan stunting untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan.
“Jangan kita hanya bangun gedung tapi tidak ada orangnya. Banyak puskesmas tapi tidak banyak petugasnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny C. Soriton mengatakan, di tahun 2022 seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah menjadi lokus stunting. Selain itu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulteng juga telah terbentuk, di mana wakil gubernur sebagai ketua pelaksana. Selanjutnya ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan TPPS di kab/kota. Begitu juga dengan Tim Pendamping Keluarga yang sudah disiapkan di setiap desa
” Kami BKKBN siap, tenaga ini bisa dilibatkan karena dananya sudah ada di BOKB, mereka punya data by name by address. Kami siap mendukung program Gubernur,” ujarnya. (teraskabar)