Tolitoli, Teraskabar.id – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Tolitoli memanggil Kepala Desa Kapas, Ashari Sy Salim, Selasa (30/4/2024), untuk dimintai keterangan terkait pembangunan tribun lapangan sepak bola di Desa Kapas, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli yang dinilai bermasalah.
Kepala Desa Kapas, Ashari Sy Salim dikonfirmasi media ini mengakui kalau pihaknya diundang penyidik Tipidkor Polres Tolitoli untuk dimintai konfirmasi pembabungan tribun lapangan sepak bola.
” Iya pak, saya ada diundang penyidik Tipidkor untuk dimintai klarifikasi soal pembangunan tribun sepak bola, mulai dari pukul 11.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita,” kata Kades saat dikonfirmasi media ini, Rabu (1/5/2024).
Baca juga: Menghabiskan Anggaran Rp500 Juta, Tribun Sepak Bola Desa Kapas Tolitoli Tak Kunjung Rampung
Pihaknya menjelaskan di hadapan penyidik, bahwa pembangunan tribun yang dianggarkan melalui APBDesa dianggarkan secara bertahap. Pada tahap pertama yakni tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 387 juta lebih. Kemudian di tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp171 lebih.
“Kalau untuk pekerjaan tahun 2023, item pembangunannya mulai pekerjaan cakar ayam, pondasi, pintu, jendela hingga pemasangan atap dengan total anggaran Rp387 juta lebih, sementara anggaran tahun 2024 sebesar Rp171 juta lebih, pekerjaannya sampai tahap penyelesaian,” kata Kades.
Kasat Reskrim Polres Tolitoli, AKP. Ismail Boby, SH, MH., kepada media ini menjelaskan pemanggilan Kepala Desa Kapas masih sebatas klarifikasi terkait anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan tribun sepak bola di desa setempat.
“Masih lakukan verifikasi telaah dan masih didalami,” jawabnya singkat.
Sebelumnya diberitakan, Pembangunan Tribun lapangan sepak bola di Desa Kapas, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai bermasalah.
Baca juga: Dana Porprov Didalami Kejari Tolitoli, Giliran Asrul Bantilan Dipanggil Penyidik
Proyek yang bersumber dari APBDesa senilai Rp500 Juta lebih dan dialokasi anggarannya secara bertahap sejak tahun 2022 hingga 2023, hingga saat ini tak kunjung rampung pengerjaannya.
Informasi yang dihimpun media ini, sejumlah anggota BPD desa sempat melaporkan pembangunan tribun kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Laulalang. Bahkan, kepala desa dan sejumlah aparat desa telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan.
Salah satu warga Desa Kapas yang namanya minta tidak dipublikasikan saat dikonfirmasi media ini, Ahad (28/4/2024), mengatakan pembangunan tribun sepak bola seharusnya sudah rampung sejak akhir tahun anggaran 2023. Karena di APBDesa, penganggarannya dua tahap sejak 2022 hingga 2023. Namun, kenyataannya sampai saat pengerjaannya masih tetap dilaksanakan.
“Seharusnya kalau mengikuti tahun anggaran, pekerjaan tribun sepak bola selesai bulan Desember 2023, namun faktanya sampai sekarang belum juga selesai, bahkan informasi yang berkembang di masyarakat, BPD desa Kapas sudah melaporkan pembangunan tribun yang kami nilai bermasalah dengan menghabiskan anggaran cukup besar mencapai Rp 500 juta lebih,” katanya.
Baca juga: KPU Morowali Rampung Laksanakan Tes Tertulis Calon PPK
Sementara Kepala Desa Kapas, Ashari Sy Salim kepada media ini, Sabtu (27/4/2024) membenarkan keterlambatan pengerjaan tribun sepak bola, yang dianggarkan dua tahap dengan total anggaran Rp 500 Juta lebih.
” Iya pak memang terlambat pekerjaannya, namun dalam waktu dekat segera diselesaikan,” kata Kades.
Alasan keterlambatan pekerjaan menurut Kades Kapas, sulitnya mencari tukang karena saat masyarakat lagi panen cengkeh, namun pihaknya sudah mendapat pekerja sebanyak 10 orang yang dari desa tetangga.
“Alasan keterlambatan pekerjaan karena susahnya cari tukang dan pekerja, namun saat ini pak sementara dikerja karena ada 10 tenaga kerja dari Desa Dungingis dan dalam waktu dekat akan diselesaikan Pembangunan tribunnya,” tuturnya.
Kades juga membenarkan kalau keterlambatan pekerjaan tribun sepak bola di desanya sudah dilaporkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kacabjari Laulalang Tolitoli Utara. Bahkan, pihaknya bersama aparat desa sudah diundang dan dimintai klarifikasi oleh penyidik Kejaksaan.
” Iya, sempat diundang aparat desa mulai PPK, Bendahara, Sekdes untuk dimintai klarifikasi,” jelas Kades. (teraskabar)
