Segelas Kopi Pahit dari Abd. Ghafur Halim (Rakyat Biasa)
TERSENTAKsaya membaca berita di CNN Indonesia tentang kesepakatan yang terdengar megah diumumkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Ia menyebut Amerika kini mendapat “akses penuh ke segalanya” dari Indonesia, termasuk tembaga, salah satu sumber daya strategis dunia. Tidak hanya itu, AS tak dikenai tarif satu persen pun, sementara Indonesia justru dikenai beban 19 persen. Dan itu diklaim sebagai kesepakatan saling menguntungkan.
Sebagai rakyat biasa, saya mencoba untuk tetap berpikir jernih. Tapi justru karena saya ingin jujur dan obyektif, saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Trump bukan kesepakatan, itu penyerahan kedaulatan ekonomi yang dibungkus pujian manis.
Setahu saya, dalam hukum perdagangan internasional, tarif adalah instrumen negara untuk menjaga keadilan, melindungi industri domestik, dan memastikan tidak ada monopoli oleh kekuatan luar. Tapi bagaimana mungkin kita menghapus tarif untuk Amerika, lalu menerima tarif tinggi untuk produk kita sendiri? Itu bukan transaksi ekonomi, itu dominasi, itu neo-kolonialisme yang dibungkus tata krama diplomatik.
Yang menyedihkan adalah, apakah rakyat diberi tahu? Apakah DPR dilibatkan? Apakah akademisi dan asosiasi industri dalam negeri dimintai pandangan? Jika tidak, maka kita sedang menyaksikan politik dagang tanpa rakyat, sebuah bentuk baru dari kolonisasi, bukan oleh senjata, tapi oleh kuasa dagang.
Bangsa ini butuh lembaga independen untuk mengkaji ulang semua perjanjian dagang dan investasi luar negeri, bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga dari perspektif kedaulatan, lingkungan, dan keberlanjutan sosial, Indonesia perlu melakukan audit terhadap seluruh perjanjian ekonomi internasional secara transparan.
Kita bukan anti-ekspor, bukan anti-Amerika. Tapi kita berhak menentukan kapan dan di sektor mana tarif dibuka, dan di mana kita harus keras menjaga. Tembaga, nikel, dan energi adalah urat nadi masa depan Indonesia, maka tidak boleh dijadikan umpan untuk pencitraan diplomatik. Indonesia harus bangun sistem tarif nasional berbasis kepentingan strategis.
Kemudian, tanpa kontrol produksi dan distribusi oleh negara dan rakyat, semua tambang akan hanya jadi lubang yang memperkaya pihak luar. Sudah saatnya negara memulihkan kekuasaan atas komoditas strategis dan memberi panggung kepada pelaku lokal. Pemerintah harus memberi porsi mayoritas untuk BUMN dan pelaku Lokal di industri ekstraktif.
Yang paling penting adalah rakyat harus tahu apa yang sedang dinegosiasikan atas nama mereka. Sudah cukup rakyat hanya jadi objek, saatnya jadi subjek. Pendidikan ekonomi politik harus masuk ke desa-desa, kampus, dan ruang digital agar suara rakyat tak bisa lagi dibungkam oleh tabel-tabel investasi. Karenanya pendidikan politik dan ekonomi rakyat harus menjadi pilar demokrasi yang teguh dan kokoh.
Saya ingin menutup pandangan saya kali ini dengan menawarkan segelas kopi untuk bapak Presiden. Jangan Menjadi Presiden yang memadamkan api kedaulatan rakyat.
Pak Prabowo, Anda adalah Presiden pilihan rakyat. Di pundak Anda ada beban sejarah, bukan sekadar kuasa lima tahun. Jangan biarkan Indonesia kembali menjadi tanah konsesi atas nama investasi. Jangan biarkan sumber daya bangsa ini dikendalikan melalui pintu belakang diplomasi.
Ketika Trump memuji Anda sebagai “cerdas dan kuat”, rakyat menunggu apakah kecerdasan itu akan digunakan untuk menegakkan keadilan, atau sekadar menyenangkan investor luar.
Kami tidak anti asing. Tapi kami ingin Presiden yang membela hak rakyat atas tanah dan tambang di negerinya sendiri.
Bukan Presiden yang memberikan karpet merah untuk kekuatan global, sementara rakyatnya dibiarkan antre minyak goreng dan mencari kerja sambil menggali emas untuk orang lain.
Kalau perlu, tolak perjanjian itu. Kalau perlu, ajak rakyat bicara. Karena hanya dengan berdiri bersama rakyat, Anda bisa benar-benar kuat. Dan hanya dengan menjadi pelindung kedaulatan ekonomi, nama Anda akan diingat bukan sebagai Presiden yang dipuji Trump, tapi sebagai Presiden yang disegani dunia.
Segelas kopi pahit ini masih hangat, Pak. Tapi kami ingin sekali meneguknya dalam negara yang merdeka. Bukan sekadar yang merdeka di atas kertas. Salam Indonesia Raya!. ***
