Palu, Teraskabar.id – Kementerian Kesehatan sedang memasifkan Program Deteksi Dini Tuberkulosis (TB) di Sulawesi Tengah (Sulteng). Untuk menyukseskan hal itu, Kemenkes menyiapkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB di 508 lokasi yang tersebar di 13 kabupaten/kota se-Sulteng. Langkah ini merupakan bagian dari gerakan nasional CKG khusus TB di 53.335 titik se-Indonesia untuk mengikis estimasi 1,09 juta kasus TB nasional yang hingga 2025 baru terdeteksi sekitar 80 persen.
“Setiap kegiatan menyasar 100 orang. Kami juga menyiapkan anggaran operasional Rp7,5 juta per kegiatan dan membuka ruang pelibatan swasta serta perguruan tinggi untuk edukasi,” ujar Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus pada rapat Kunjungan Kerja di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026).
Tiga wakil Menteri hadir pada rapat tersebut, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi (Wamendikti). Rapat yang dipandu oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid dihadiri bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah. Rapat ini juga dihadiri Rektor Universitas Tadulako, Prof. Amar.
Parimo Tawarkan Solusi Sukseskan Program Deteksi Dini TB
Pada rapat kunjungan tiga wakil Menteri ini, Pemerintah Kabupaten Parigi diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran. Pemkab Parimo kata Sekda Zulfinasran, berkomitmen untuk menyukseskan program CKG khusus TB di Parigi Moutong.
Namun, Sekda Zulfinasran juga harus mengakui ada tantangan tersendiri yang dihadapi daerahnya untuk mendorong pencapaian target sebagaimana yang diharapkan Kemenkes. Tantangan tersebut berupa bentangan garis pantai sepanjang 510 kilometer ditopang tiga rumah sakit yaitu, RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu, dan RS Buluye Napoae Moutong Parigi Moutong. Untuk ketiga rumah sakit tersebut, juga sedang berkutat dengan masalah serius berupa ketimpangan distribusi tenaga Kesehatan (Nakes). Para Nakes lebih memilih untuk mengabdi di wilayah perkotaan karena sarana dan prasarana pendukung lebih lengkap di wilayah perkotaan.
Kondisi riil di lapangan serta ketimpangan distribusi Nakes kata Sekda Zulfinasran, jadi kendala tersendiri untuk memasifkan Program Deteksi Dini Tuberkulosis (TB) di Parigi Moutong.
Untuk mengantisipasi ketimpangan distribusi Nakes akibat mutasi ke wilayah perkotaan, Zulfinasran menawarkan dua poin solusi kepada Wamenkes dan Gubernur Sulawesi Tengah.
Pertama, Pembangunan Rumah Dinas/Asrama Nakes: Memohon dukungan anggaran pusat untuk penyediaan hunian nakes di area terpencil.
Kedua, Sistem Rolling Berkala: Menerapkan regulasi rotasi tugas nakes secara berkala (1–2 tahun) agar pelayanan kesehatan merata tanpa harus ada pengajuan mutasi permanen.
Langkah ini dinilai krusial mengingat Parigi Moutong merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tengah, sementara capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di wilayah tersebut baru menyentuh angka 40 persen.
Bentuk Satgas TB
Dua poin masukan mengatasi ketimpangan distribusi nakes mendapat respon positif dari Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid. Karenanya, Gubernur Anwar Hafid meminta bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah untuk segera menginventarisasi persoalan dalam penerapan Program Deteksi Dini TB di wilayah masing-masing.
“Khusus penanganan TB, saya minta setiap kabupaten/kota membentuk Satgas TB untuk memperketat monitoring,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Adapun mengenai kendala minimnya pusat layanan Kesehatan di masing-masing wilayah, Gubernur Anwar Hafid menegaskan akan bersikap pro aktif menjemput bola ke Jakarta.
“Ibu Wakil Gubernur akan mendampingi langsung ke Jakarta untuk menghadap Pak Dirjen guna menjemput peluang program pembangunan puskesmas dan RSUD dari Presiden,” kata Anwar Hafid. (red)
