Palu, Teraskabar.id — Sulteng cuma etalase investasi, kalimat itu menjadi inti kritik tajam Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, terhadap arah pembangunan daerah yang selama ini bertumpu pada derasnya arus investasi dan hilirisasi industri. Di tengah masuknya modal bernilai ratusan triliun rupiah, ia mempertanyakan apakah masyarakat benar-benar menikmati hasil pertumbuhan tersebut atau hanya menyaksikan kekayaan alam berpindah menjadi keuntungan korporasi.
Pernyataan itu muncul setelah Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengusung gagasan “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” pada Harlah PKB ke-28. Safri menilai gagasan tersebut relevan dengan kondisi Sulawesi Tengah yang kini menjadi salah satu pusat industri strategis nasional.
“Pasal 33 UUD 1945 itu mandat yang sangat jelas: kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk memperkaya korporasi, bukan sekadar mengejar angka agregat pertumbuhan ekonomi, dan bukan demi menumpuk angka investasi semata.” ucap Legislator asal Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tersebut, Jumat (24/7/2026).
Sulteng Cuma Etalase Investasi: Pertanyaan tentang Manfaat Muncul
Sulawesi Tengah berkembang menjadi salah satu episentrum hilirisasi nikel Indonesia. Kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara menarik investasi dalam jumlah sangat besar. Aktivitas industri juga mendorong peningkatan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global mineral.
Di lapangan, masyarakat masih menghadapi pemutusan hubungan kerja, konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antardaerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghadirkan pemerataan kesejahteraan.
“Sulawesi Tengah hari ini menjadi etalase investasi nasional. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah rakyat sudah benar-benar menikmati hasilnya? Amanat ekonomi konstitusi mengharuskan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, investasi harus menghadirkan keadilan bukan hanya keuntungan.” kata Safri.
Sulteng Cuma Etalase Investasi Jika Fiskal Daerah Tetap Lemah
Safri juga menyoroti hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan kemampuan fiskal daerah.
Sulawesi Tengah memiliki cadangan nikel, emas, gas, serta komoditas perkebunan dalam jumlah besar. Akan tetapi, menurutnya, kemampuan keuangan daerah belum mencerminkan besarnya potensi tersebut.
“Daerah ini kaya dan dikeruk habis-habisan, tetapi kemampuan fiskalnya belum mencerminkan kekayaan tersebut. Jangan sampai yang bertambah hanya nilai ekspor dan keuntungan korporasi, sementara daerah tetap kesulitan membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Inilah yang harus dibenahi melalui semangat ekonomi konstitusi.” bebernya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif. Pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya mempermudah investasi. Sebaliknya, pemerintah harus memperkuat regulasi, menggali sumber pendapatan asli daerah, serta memastikan manfaat ekonomi mengalir kepada masyarakat lokal.
“Persoalan kita bukan kekurangan potensi, melainkan keberanian dan kemampuan menerjemahkan potensi itu menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Birokrasi harus berhenti sekadar membangun narasi keberhasilan investasi tanpa memastikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.” ujarnya.
Lingkungan Menjadi Ujian Pembangunan
Selain aspek ekonomi, Safri mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara industrialisasi dan kelestarian lingkungan.
Ia menilai berbagai persoalan di wilayah pertambangan harus menjadi pelajaran agar pembangunan tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan rusaknya lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, atau meningkatnya konflik sosial. Justru investasi yang sehat adalah investasi yang memberikan kepastian hukum, menjaga lingkungan, menghormati masyarakat, dan menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang.” tegas Safri.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Sulteng cuma etalase investasi bukan sekadar kritik terhadap besarnya modal yang masuk. Frasa itu juga menggambarkan kekhawatiran bahwa keberhasilan ekonomi akan kehilangan makna apabila manfaatnya tidak dirasakan secara luas.
Mengukur Keberhasilan dengan Kesejahteraan
Safri berharap momentum Harlah PKB ke-28 menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah harus kembali berpijak pada amanat konstitusi.
Ia menegaskan Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah akan terus mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.
Menurutnya, Sulteng cuma etalase investasi tidak boleh menjadi kenyataan yang terus berulang. Keberhasilan pembangunan, katanya, harus diukur melalui kualitas hidup masyarakat, bukan hanya besarnya angka investasi.
“Ukuran keberhasilan Sulawesi Tengah bukan sekadar berapa triliun investasi yang masuk, tetapi seberapa banyak masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan semakin baik, lingkungan tetap terjaga, dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Itulah amanat ekonomi konstitusi yang harus kita wujudkan.” pungkas Safri. (G).
