Parigi Moutong, Teraskabar.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (13/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2027, terutama untuk memastikan arah kebijakan anggaran daerah tetap selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta kebijakan fiskal nasional.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi sangat memengaruhi proses penyusunan KUA-PPAS 2027. Karena itu, diperlukan penyelarasan terhadap berbagai program dan kegiatan perangkat daerah agar tetap mengacu pada RKPD 2027.
“Efisiensi ini memang sangat memengaruhi penyusunan KUA-PPAS 2027. Otomatis perlu kami melakukan penyelarasan terhadap program dan kegiatan Kabupaten Parigi Moutong yang mengacu pada RKPD 2027,” ujarnya.
Banggar DPRD – Pemkab Parimo Pastikan Kebutuhan Belanja Pegawai
Menurut Irwan, selain menyelaraskan program daerah dengan RKPD, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan program-program nasional yang telah tertuang dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027.
Ia menjelaskan, proyeksi KUA-PPAS 2027 masih belum sepenuhnya final, khususnya karena terdapat sejumlah komponen pendapatan yang nilainya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, yang hingga kini masih dalam proses dan belum dapat dipastikan nilainya. Kondisi tersebut membuat komponen DAK belum sepenuhnya diproyeksikan dalam KUA-PPAS 2027.
“Pada saat proses menuju APBD, nanti akan kita rapatkan bersama Banggar DPRD – Pemkab Parimo berapa nilai yang akan dimasukkan,” jelasnya.
Irwan juga menegaskan pentingnya memastikan kebutuhan belanja pegawai, termasuk penganggaran PPPK Tahun 2027. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memastikan kebutuhan tersebut tetap tercukupi dengan memperhatikan arahan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menegaskan pembahasan KUA-PPAS menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
DPRD meminta agar target pendapatan disusun realistis, belanja pembangunan diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, serta belanja wajib dan belanja pegawai dihitung secara cermat agar tidak mengurangi ruang fiskal daerah.
Sektor prioritas yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan publik.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 diharapkan menghasilkan perencanaan anggaran yang realistis, terukur serta keseimbangan fiskal Kabupaten Parigi Moutong. (red)
