Morowali, TerasKabar.id – Rencana pembangunan jaringan pipa oleh PT Baushuo Taman Industri Investment Group (BTIIG) mendapat penolakan dari warga Kecamatan Witaponda dan Bumi Raya, Kabupaten Morowal, Sulawesi Tengah. Proyek tersebut disinyalir akan mengambil air dari Bendungan Karaopa yang menjadi sumber pengairan utama bagi lahan pertanian di wilayah tersebut.
Warga mendesak Bupati Morowali, Iksan B. Abdul Rauf, untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil sikap tegas demi melindungi kepentingan masyarakat.
Proyek pipa yang direncanakan PT BTIIG disebut-sebut akan melintasi kawasan kebun warga yang telah dikelola secara turun-temurun. Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi sipil menyatakan kekhawatirannya karena pembangunan tersebut dinilai berpotensi mengganggu debit air irigasi dan menurunkan produktivitas pertanian.
Muhammad Azmy, salah satu petani di Witaponda, mengatakan bahwa Sungai Karaopa mengairi sekitar 13 desa di dua kecamatan. Ia menilai pengambilan air oleh perusahaan akan memperparah kondisi petani yang kini pun sudah kesulitan mengakses air, terutama saat musim kemarau.
“Air dari Sungai Karaopa digunakan untuk menyuplai lebih dari dua ribu hektare sawah petani. Kalau perusahaan juga ikut ambil, kami petani akan semakin susah,” ujar Azmy, Sabtu (3/5/2025).
Ia juga mengungkapkan keresahan warga atas aktivitas awal perusahaan yang disebut-sebut telah mulai menanam pipa dari Desa Marga Mulya menuju Sungai Karaopa.
Sementara itu, Forum Masyarakat Bersatu (Forbes) Morowali turut mengecam rencana tersebut. Dalam pernyataan melalui banner aksi, Forbes mendesak agar aktivitas pemasangan pipa air dari Sungai Karaopa ke kawasan industri PT BTIIG segera dihentikan.
Menurut Forbes, pengambilan air baku oleh perusahaan dapat merugikan ribuan petani di Kecamatan Witaponda dan Bumi Raya. “Aktivitas pembangunan intake dan jaringan pipa air baku oleh PT BTIIG untuk kebutuhan industri dapat merugikan petani kita,” demikian isi pernyataan Forbes yang dikutip media ini.
Mereka menegaskan bahwa Sungai Karaopa bukan milik korporasi. “Pemerintah daerah harus bersikap, jangan tidur!” tegas Forbes. (red/teraskabar)
