Palu, Teraskabar.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Palu menyelenggarakan Dialog Publik yang dirangkaikan dengan Konferensi HMI Cabang Palu ke-48. Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Sumber Daya Alam melalui Penguatan Tata Kelola, Distribusi Manfaat, dan Partisipasi Publik demi Pembangunan Berkelanjutan”. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi gagasan antarpemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Sulawesi Tengah.
Acara dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., sebagai narasumber kunci. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, perwakilan Pemerintah Kabupaten Sigi, serta Ketua Presidium Hijau Hitam Sulawesi Tengah, Andi Ridwan Bataraguru.
Pertambangan sebagai Penopang Ekonomi dan Perlunya Keseimbangan Sektoral
Dalam sambutannya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu, Ahmad Rahim, menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) Sulawesi Tengah tercermin dari tingginya arus investasi serta berdirinya berbagai perusahaan industri pertambangan di wilayah ini. Meskipun sektor pertambangan menjadi penopang utama perekonomian daerah, ia menekankan perlunya perhatian yang seimbang terhadap sektor strategis lain, khususnya pertanian dan perikanan.
“Pertambangan memang menjadi penopang ekonomi utama, namun kita tidak boleh mengabaikan sektor pertanian dan perikanan. Pemanfaatan kedua sektor ini harus dipikirkan secara serius agar mampu membawa kesejahteraan nyata bagi para petani dan nelayan,” ujarnya.
Menurut Ahmad Rahim, pengelolaan potensi daerah menuntut sistem tata kelola yang transparan, distribusi manfaat yang berkeadilan, serta pelibatan publik, sehingga pemetaan dan perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara komprehensif.
Dampak Pertambangan di Kayuboko
Ahmad Rahim juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur yang turut menyinggung dan menyatakan keprihatinan terhadap persoalan Kayuboko. Sebagai putra daerah, ia mengaku menyaksikan langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, banjir yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan telah merendam lahan pertanian dan permukiman warga.
HMI MPO Cabang Palu menyatakan telah memiliki bukti atas dampak tersebut dan akan menyuarakannya, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
Perspektif Filosofis dan Keislaman tentang Relasi Manusia dan Alam
Ahmad Rahim turut mengkritisi pola konsumsi manusia modern yang dinilai kerap mengorbankan kelestarian alam dan tatanan sosial demi kepentingan sepihak. Dalam perspektif filosofis dan wacana keislaman, menurutnya, alam semesta berada dalam gerak substansial yang terus berevolusi menuju kesempurnaan. Dengan demikian, setiap makhluk hidup dan unsur alam memiliki hak inheren yang wajib dihormati.
“Kami berupaya mengonstruksi persepsi ini bukan sebatas diskursus normatif, melainkan sebagai landasan prinsipil. Setiap turunan kebijakan dan realisasi di lapangan harus didasari oleh integritas intelektual serta spiritual,” tegasnya.
HMI MPO Cabang Palu Soroti Ketimpangan DBH
Salah satu isu sentral dalam dialog tersebut adalah ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. HMI MPO Cabang Palu menyampaikan keprihatinan atas ketidaksebandingan antara besarnya kekayaan alam yang dieksploitasi dan porsi DBH yang diterima daerah, sementara angka kemiskinan masyarakat lokal masih relatif tinggi.
Ahmad Rahim mengapresiasi keterbukaan Gubernur dalam mengkaji persoalan ini secara objektif.
“Kami memahami keprihatinan yang disampaikan Bapak Gubernur mengenai minimnya alokasi DBH dari pusat yang tidak sebanding dengan hasil alam yang diambil dari bumi Sulawesi Tengah. Persoalan mendasar ini membutuhkan persatuan dan sinergi seluruh elemen, baik instansi pemerintah, organisasi kemahasiswaan, maupun masyarakat luas, untuk memperjuangkan hak-hak daerah demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Harapan dan Komitmen HMI MPO Cabang Palu
Ahmad Rahim berharap hasil dialog publik ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam langkah konkret dan kebijakan strategis. Ia menegaskan komitmen HMI MPO Cabang Palu untuk terus berjuang secara objektif, mengawal hak-hak dasar masyarakat, serta menjadi bagian dari solusi bagi pembangunan Sulawesi Tengah yang berkelanjutan. (***/red)
