Kamis, 17 Juli 2025

Dinilai Tak Transparan, Warga Desa Towara Kritisi Pelepasan Lahan Plasma PT ANA

Dinilai Tak Transparan, Warga Desa Towara Kritisi Pelepasan Lahan Plasma PT ANA
Ilustrasi kebun sawit. Foto: Dok

Morut, Teraskabar.id – Konflik agraria di PT Agro Nusa Abadi(ANA) yang berada di wilayah Desa Towara semakin memanas. Pasalnya, rencana pelepasan 266 Hektare untuk plasma dinilai sebagian warga tidak memenuhi rasa keadilan dan transparansi.

Dari sebuah vidio amatir yang diperoleh media ini, menunjukkan perdebatan bahkan nyaris adu jotos antara beberapa warga Desa Towara dengan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Towara.

Bukan tanpa alasan, hal itu dipicu karena sebagian warga merasa kecewa dengan kerja tim, yang seharusnya melakukan proses verifikasi dan validasi lahan masyarakat secara transparansi.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Morowali Utara, Ambo Endre, Sabtu (7/6/2025), menilai, situasi di Desa Towara teindikasi karena pemerintah desa maupun tim yang dibentuk, terkesan kinerja tidak profesional.

Padahal menurutnya, kalau mengacu pada pertemuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, bahwa desa yang berada di lingkar sawit PT ANA, termasuk Desa Towara, harusnya melakukan verifikasi dan validasi lahan masyarakat agar jelas obyeknya.

Bahkan Ambo Endre menganggap kebijakan Kepala Desa Towara yang mengambil jalur penyelesaian tersendiri, akan menjadi bomerang dan berujung polemik di tengah masyarakat yang saat ini sedang berjuang mengambil hak atas tanahnya.

Skema penyelesaian ini diduga ditunggangi oleh PT ANA guna menghadapi para pemilik lahan. Dan skema ini terjadi pada masa transisi pilkada.

“Bahkan kami menduga ada bagi-bagi kuota dalam pelepasan 266 Hektare tersebut,” kata Ambo Endre.

“Pentingnya proses penyelesaian yang terbuka dan adil, dengan melibatkan masyarakat sepenuhnya. Kalau tidak hanya memperkeruh situasi,” tambahnya.

Hal senada juga dikatakan salah satu badan pimpinan Serikat Petani Petasia Timur (SPPT) Samsul. Dia berharap desa yang berada di lingkar sawit PT ANA agar segera melakukan proses verifikasi dan validasi lahan masyarakat.

  Petani Lingkar Sawit PT ANA Dibayangi Kriminalisasi, Gubernur Sulteng Diminta Berikan Perlindungan Hukum

” Ini kan terkesan mengadu domba sesama warga tanpa ada penyelesaian. Padahal Konflik agraria ini subtansinya adalah warga lingkar sawit berhadapan dengan PT ANA,” tegasnya. (red/teraskabar)