Lampung Utara, Teraskabar.id – Dewan Pengurus Pusat Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (DPP KWIP) ikut mengecam kerasa dugaan intimidasi yang dilakukan oknum anggota DPRD terhadap salah seorang wartawan di Lampung Utara, Sabtu (28/9/2025).
Kecaman tersebut disampaikan oleh Sekertaris Umum DPP KWIP, Fran Klin lantaran pristiwa tersebut menciderai kerja kerja jurnalis secara umum. Menurutnya hal itu dapat diproses hukum bila terbukti.
“Jika dugaan intimidasi ini terbukti benar adanya, tentunya oknum anggota DPRD tersebut dapat tersandung hukum, semestinya dia tahu bahwa jurnalis merupakan pekerjaan yang dilindungi hak-haknya oleh hukum. Terlebih oknum tersebut semestinya dapat menempuh cara-cara yang baik, bila berkaitan dengan tulisan seorang wartawan,” tegas Fran.
Ia juga sangat menyayangkan kejadian tersebut karena seorang wakil rakyat atau anggota dewan, itu adalah orang-orang yang intelek dan pengayom masyarakat. Karena wakil rakyat adalah pihak yang semestinya dapat mencari solusi dan menengahi atas isu-isu yang terjadi. Terlebih persoalan yang jadi pemicu adalah diduga persoalan pemberitaan oleh seorang wartawan.
Untuk dipahami, seorang jurnalis atau wartawan, sistem perundang-undangannya diatur dalam Undang – Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
“Kejadian ini dapat menjadi pengingat, agar juga diketahui bahwa wartawan atau jurnalis adalah pekerjaan mulia, sehingga menjadi salahsatu pilar dari demokrasi yang dianut negara kita di Indonesia,” imbuh Fran penggiat Jurnalistik yang juga lulusan UKOM London School of Public Relations (LSPR).
Diketahui, sebelumnya, persoalan dugaan intimidasi pada wartawan itu mencuat, diduga lantaran pemberitaan atas sebuah kegiatan di Kabupaten Lampung Utara. Dimana oknum dewan terindikasi keberatan atas publikasi yang memberitakan dirinya. (red/teraskabar)
