Palu, Teraskabar.id – Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah sejak 19 hingga 23 Juni 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses Komisi V dengan fokus pada peninjauan pembangunan infrastruktur dan transportasi strategis di wilayah Sulawesi Tengah.
Rangkaian kegiatan rombongan Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Andi Iwan Darmawan Aras, SE, M.Si sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut, dimulai dari kunjungan ke Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu. Kedua infrastruktur ini merupakan bagian dari penguatan konektivitas transportasi dan logistik kawasan timur Indonesia.
Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan resmi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido. Rapat yang berlangsung di Ruang Polibu pada Kamis (19/6/2025) ini turut dihadiri para kepala daerah serta jajaran kementerian teknis dan perwakilan BUMN.
Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap Sulawesi Tengah. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai keberkahan sekaligus momentum strategis untuk menyuarakan langsung sejumlah kebutuhan pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulteng sampaikan usulan strategis kepada Komisi V DPR RI, mulai dari sejumlah persoalan pembangunan infrastruktur hingga layanan dasar.
Usulan mencakup penguatan sektor transportasi darat, laut, udara, sumber daya air, hingga penyelesaian masalah perumahan pasca bencana.
Salah Satu Infrastruktur Jalan Nasional Terpanjang
Mengawali penyampaian usulannya, Gubernur Anwar Hafid menyoroti kondisi infrastruktur jalan nasional di wilayahnya yang merupakan salah satu yang terpanjang di Indonesia. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang terus melanjutkan pembangunan, namun mengingatkan masih ada sejumlah ruas vital yang membutuhkan perhatian lebih, seperti akses jalan menuju Gorontalo melalui wilayah utara Sulteng.
“Alokasi anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional yang ada. Ini menjadi kendala mendasar dalam menjaga kualitas dan keamanan akses transportasi darat kami,” ujar Gubernur Anwar dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti optimalisasi pelabuhan, khususnya Pelabuhan Donggala yang memiliki terminal penumpang sudah sekelas bandara namun belum sepenuhnya beroperasi akibat kendala sosial.
Sementara itu, Pelabuhan di Banggai Kepulauan dinilai sangat strategis untuk konektivitas antarpulau di wilayah kepulauan. Ia pun berharap pengembangan pelabuhan ini bisa kembali masuk dalam program prioritas nasional setelah sebelumnya terpangkas karena efisiensi anggaran.
Peningkatan Status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri
Usulan lain yang mencuat adalah peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional atau minimal menjadi pusat logistik kawasan industri. Hal ini dinilai krusial untuk mendukung mobilitas tenaga kerja asing dan arus logistik, mengingat besarnya aktivitas industri di Morowali dan keberadaan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok.
Menurutnya, lebih dari 30.000 tenaga kerja asing saat ini bekerja di kawasan industri Morowali dan sekitarnya, namun akses penerbangan internasional masih melalui bandara di Manado dan Makassar.
“Saat ini mereka masih masuk melalui Makassar atau Manado. Palu dilewati. Kalau status bandara dinaikkan, akan sangat mendukung efisiensi dan pengembangan kawasan industri,” ujar Anwar.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten di Sulteng telah memiliki bandara domestik sebagai penunjang pariwisata dan pembangunan wilayah. Namun, Banggai Kepulauan menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki bandara, yang menurutnya perlu menjadi perhatian.
Di sektor sumber daya air, Gubernur Anwar mengungkapkan banyak jaringan irigasi yang telah rusak akibat usia bangunan yang sudah tua, sebagian besar dibangun sejak 1980-an. Ia pun meminta dukungan pusat untuk merehabilitasi infrastruktur ini dalam rangka memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan Sulteng sebagai lumbung pangan.
Sementara di sektor perumahan, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan masih ada ratusan keluarga korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara (Huntara), khususnya di Palu dan Donggala. Pemprov Sulteng terus mendorong penyediaan lahan untuk relokasi permanen, namun terbentur keterbatasan fiskal nasional. Sehingga dibutuhkan dukungan anggaran pusat agar relokasi bisa dituntaskan paling lambat tahun 2026, setelah masa efisiensi fiskal berakhir.
Gubernur juga menyinggung skema kolaborasi antara Pemprov dan pihak industri untuk memperbaiki jalan nasional yang dilalui kendaraan operasional perusahaan besar. Salah satu yang sudah berjalan adalah skema kerja sama dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
“Jika industri ikut andil memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan, maka pemerintah bisa lebih fokus menangani wilayah lain yang juga sangat butuh perhatian sekaligus mengurangi beban APBN,” ujarnya.
Sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah, Gubernur memaparkan program unggulan bertajuk “9 BERANI”, yang merupakan singkatan dari Bersama Anwar-Reny. Fokus utama untuk Komisi V adalah program BERANI Lancar yang menyasar pembangunan dan konektivitas infrastruktur. Selain itu, program BERANI Cerdas (pendidikan tinggi) dan BERANI Sehat (pembiayaan BPJS hingga UHC) juga tengah dikembangkan.
Di akhir pertemuan, Gubernur menyatakan kesiapan Pemprov untuk mempresentasikan detail program dan usulan langsung ke kementerian terkait melalui Komisi V DPR RI.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, dan Wakil Wali Kota Palu yang turut menyampaikan aspirasi pembangunan di wilayah masing-masing.
Sulteng Salah Satu Prioritas Nasional
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa Komisi V akan membawa dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam rapat tersebut.
“Sulawesi Tengah ini bukan hanya luas secara geografis, tapi juga kaya secara potensi. Baik itu sektor industri, pariwisata, transportasi, hingga pangan. Kunjungan kami ke sini bukan seremonial, tapi bentuk keseriusan kami untuk mengawal langsung kebutuhan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur akan ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran, pengawasan program strategis, dan penguatan sinergi dengan kementerian terkait.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura, serta tenaga ahli dan staf sekretariat Komisi V DPR RI.
Menutup pertemuan, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan bahwa Sulawesi Tengah tidak hanya ingin didengar, tetapi juga ingin dilibatkan dalam visi besar pembangunan nasional.
“Kami adalah provinsi dengan kekayaan alam dan SDM yang besar. Tapi jika pusat dan daerah tidak berjalan beriringan, maka potensi itu akan jadi beban. Kami ingin bangkit bersama. Sulteng siap jadi episentrum pertumbuhan di Indonesia Timur,” ujarnya. (red/teraskabar)
