Oleh Hasanuddin Atjo
Shrimp Club Indonesia (SCI) bersama Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), menghelat diskusi dan sekaligus deklarasi menyatakan bahwa Industri udang Indonesia tanpa anti biotik
Acara dihelat di Jakarta, Jumat (21/3/2025), dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, T.B. Heru bersama jajarannya serta dari Asisten Deputi Menko Pangan, Cahyadi.
Prof. Andi Tamsil, ketua SCI, memberi garansi anggota SCI yang tersebar di seluruh wilayah RI, dijamin tidak akan memakai anti biotik pada saat proses budidaya sedang berlangsung.
Sejumlah pemerhati memberi pendapat, penggunaan anti biotik pada budidaya udang menimbulkan banyak kerugian ditinjau dari aspek kesehatan, lingkungan, resiko ditolak oleh pasar dunia dan keberlanjutan bisnis udang hulu hingga hilir.
Hal ini diharapkan menjadi perhatian maupun komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha memerangi praktik penggunaan anti biotik yang merugikan meskipun bisa menekan penyakit udang.
Isu ini untuk kesekian kalinya mencuat dan selalu segera direspon. Kita berharap tidak lagi seperti mobil ” Pemadam Kebakaran”. Pada hari ini bisa dipadamkan, akan tetapi pada kesempatan lain kebakaran kembali terjadi. Harus dicari akar penyebab. Tidak sekedar menghilangkan “rasa sakit”
Selama benur yang beredar belum bisa dijamin mutunya, penerapan sistem budidaya belum sesuai SOP, maka akan sulit menggaransi kalangan tertentu tidak menggunakan anti biotik, karena mereka ingin hatchery maupum tambaknya selamat dan tidak terserang penyakit.
Dalam 10 tahun terakhir ada sejumlah bakteri dan virus berbahaya yang menyerang tambak tambak di Indonesia. Di antaranya bakteri Vibrio seperti Vibrio Harveyi, Vibrio Parahaemolyticus, dan Vibrio Alginolyticus.
Kelimpahan bakteri ini menjadi pintu masuk (triger) sejumlah virus berkecamuk, di antaranya penyebab serangan penyakit WFD (White Faces Deases) dan virus yang lain seperti WSSV (White Spote Syndrom Virus), APHND, EHP dan IMNV.
Mutu benur menjadi Pekerjaan Rumah (PR) paling berat. Hasil investigasi tahun 2024 serta awal tahun 2025, ditemukan sekitar 50 persen benur yang diproduksi dalam kategori yang tidak sehat (antara lain positif terkontaminasi virus).
Pemerintah diharapkan lebih serius menangani persoalan mutu benur maupun penyakit udang. Kolaborasi dengan asosiasi benih, tambak, pakan, obat obatan dan prosessing sangat perlu dibangun.
Diharapkan ada role model yang diimplementasikan dan bisa diukur pada satu kawasan budidaya yang menerapkan konsep berkelanjutan dimulai dari penggunaan benur sehat, sistem budidaya sesuai SOP serta penanganan pascapanen dan pasar.
Semoga di tahun 2025 dengan kepemimpinan baru, persoalan yang menghantam industri udang nasional negeri kaya SDA ini, secara bertahap bisa diselesaikan menjamin bisnis udang yang berdaya saing dan berkelanjutan. (***)
