Sehingga, ia meminta pantia seleksi meluruskan informasi tersebut agar tidak simpang siur dan terkesan menyesatkan berita yang sebenarnya.
Bendahara Pansel Ibu Endang dikonfrimasi media ini menjelaskan hanya dua Bacalon yang menyetorkan dana kontribusi ke Pansel.
“Iya, emang cuman dana yg masuk hanya 100 juta ( dr huzaema dan pak hj cabani),” tulisnya dalam pesan WhatsApp yang diterima media ini.
Sementara itu, anggota Pansel Nur Sihaka menjelaskan, dua Bacalon ketua menyetor dana kontribusi ke Pansel dalam bentuk slip setoran ke rekening bank miliki Pansel. Mereka itu adalah H. Tjabani dan H. Huzaema. Sedangkan Hj Salmah Rahman, membawa langsung fisik uangnya ke panitia sebagai bukti kepatuhannya terhadap aturan penjaringan. Selanjutnya, dana tersebut disetor sendiri oleh Hj Salmah Rahman ke bank tujuan rekening Pansel.
“Jadi, satu orang memperlihatkan bukti fisik uangnya ke panitia yaitu Hj Salmah, sedangkan 2 orang memperlihatkan bukti slip setoran bank,” ujarnya.
<–nextpage>
Alasan Penolakan Setor Dana Kontribusi
Sekaitan penolakan menandatangani pernyataan bersedia membayar pendaftaratan Rp50 Juta, Akhmad Sumarling menjelaskan beberapa alasannya;
Pertama, bahwa tidak ada dasar yang jelas panitia seleksi dalam menetapkan syarat calon ketua untuk membayar uang pendaftaran, sehingga menimbulkan perdebatan sesama warga KKSS dan berpotensi menimbulkan konflik. Hal itu mengacu pada kejadian saat Muswil di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tetapi untuk membuktikan keseriusan dan kesiapan financial, Akhmad Sumarling bersedia menyerahkan dana Rp 50 Juta ke bendahara pengurus BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tengah yang terplih nantinya dalam Muswil, bukan mengirimkan ke bendahara Panitia Muswil KKSS.
Baca juga : KKSS Tiga Tahun Vakum di Sulteng, Tokoh Mudanya Cari Solusi
Bahkan, Akhmad Sumarling bersedia menyerahkan dan menghibahkan sebidang tanahnya untuk dijadikan lokasi pembangunan sekretariat permanen BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tengah apabila dirinya terpilih menjadi ketua BPW KKSS sebagai bukti keseriusan untuk membesarkan KKSS.
Kedua, bahwa terkait kesediaan menandatangani pernyataan membiayai Muswil BPW KKSS, Akhmad Sumarling menegaskan tidak bersedia dengan alasan bahwa secara pribadi dan seluruh anggota tim pemenangannya tidak terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan Muswil BPW KKSS. Sehingga, ia mengaku tidak tahu hal-hal apa saja yang harus diselesaikan. Apalagi ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah membuat pernyataan secara terbuka akan membiayai dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Muswil BPW KKSS. (teraskabar)






