Palu, Teraskabar.id – Pemerintah Kota Palu berupaya mengakselerasi digitalisasi pada seluruh rantai pasok (supply-demand) pasar, termasuk penggunaan QRIS secara menyeluruh oleh para pedagang.
“Semua yang berkaitan dengan supply dan demand di pasar harus terdigitalisasi. Pedagang wajib menggunakan QRIS. Bahkan untuk mendapatkan lapak baru nanti, syaratnya harus ber-QRIS,” kata Wali Kota Palu saat menyampaikan sambutan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palu, pada Kamis (11/12/2025).
Rapat yang mengambil tema akselerasi digitalisasi yang dilaksanakan di ruang Rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu itu, mengatakan penerapan sistem digital di seluruh rantai pasok (supply-demand) pasar dan bila hal itu berlangsung optimal, maka pengendalian inflasi juga akan semakin efektif.
Capaian Kota Palu yang mampu menjaga menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan pada tahun ini dan memperoleh penghargaan Juara I TPID Berkinerja Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-Kawasan Sulawesi Tahun 2025 ini menjadi komitmen serius Pemkot Palu untuk terus mengendalikan laju inflasi.
Apresiasi yang setinggi-tingginya kata Wali Kota Hadianto kepada TPID Kota Palu, Bank Indonesia, serta seluruh mitra kerja atas capaian luar biasa dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kota Palu.
“Prestasi ini adalah hasil kerja keras, komitmen, dan dedikasi kita semua dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kota Palu. Ini patut kita banggakan dan jadikan motivasi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar wali Kota pada rapat yang dihadiri jajaran Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, BPS, Bulog, Polresta Palu, instansi teknis, serta berbagai stakeholder terkait ini mengusung tema “Akselerasi Digitalisasi dan Kendali Inflasi Jelang Nataru.”
Wali Kota Hadianto juga berharap TP2DD Kota Palu mampu menorehkan prestasi penghargaan terbaik nasional.
Inflasi di Atas Nasional
Secara Year-on-Year, inflasi Kota Palu tercatat berada pada posisi keempat terendah di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 3,08% pada Oktober 2025, dan turun menjadi 2,94% pada November 2025.
Meski masih sedikit di atas target nasional sebesar 2,72%, angka ini dinilai stabil.
“Target kita bukan sekadar mendapatkan penghargaan, tetapi menjadikan penghargaan itu sebagai standar. Bila kita sudah mendapatkan penghargaan TPID terbaik, berarti kita sudah berada pada jalur yang benar,” ujar wali kota.
Wali kota menegaskan bahwa inflasi Kota Palu harus mampu berada di bawah rata-rata nasional untuk turut membantu pencapaian target inflasi nasional tersebut.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa tahun 2026 diprediksi akan terjadi lonjakan permintaan kebutuhan pangan di Kota Palu seiring peningkatan jumlah masyarakat.
“Kita masuk 20 kota dengan ketahanan pangan yang baik, tetapi tahun 2026 pasti akan melonjak. Komoditas seperti telur, ayam, ikan, cabai, tomat, sayur—itu pasti terdampak. Kita harus bersiap dari Januari, Februari, sampai jelang puasa,” jelas wali kota.
Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wali Kota menginstruksikan agar pasar murah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menyasar rumah ibadah sebagai bentuk pemerataan layanan.
“Nataru ini, pasar murahnya kita dorong ke gereja. Yang lain juga dipersilakan buka sebagaimana biasa. Nanti juga ada pasar murah di masjid saat Hari Raya besar Islam,” tambahnya.
Wali Kota menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Forkopimda, terutama BI, BPS, Bulog, dan jajaran kepolisian untuk meminimalkan potensi permainan harga di lapangan.
Wali kota memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang rutin turun ke pasar memantau harga dan memastikan tidak ada tindakan spekulatif.
“Mendapat penghargaan nomor satu terbaik di Pulau Sulawesi itu tidak gampang. Terima kasih juga kepada pihak SPBU dan seluruh jajaran yang terus mendukung,” kata wali kota.
Menutup sambutannya, Wali Kota Hadianto menegaskan seluruh OPD teknis untuk segera melakukan inspeksi pasar secara menyeluruh sebagai langkah preventif menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Nataru.
“Kita harus memastikan harga tetap terjangkau agar masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman dan tanpa kecemasan,” tegas wali kota.
High Level Meeting TPID dan TP2DD ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Palu dalam menyiapkan langkah-langkah strategis, tidak hanya untuk menjelang Nataru, tetapi juga dalam menghadapi dinamika ekonomi tahun 2026. (red/teraskabar)
