Poso, Teraskabar.id – Pihak pelaksana proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso menegaskan akan menempuh jalur hukum terhadap salah satu media online. Langkah ini diambil menyusul pemberitaan yang dinilai menuding proyek dengan Pagu Rp265 Miliar tersebut mandek serta sarat dugaan permainan tender dan jual beli proyek.
Komisaris PT Medal Jaya Purnama – yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT Cipako Putra Medal selaku pelaksana proyek senilai Rp265 miliar- H. Enday Dasuki, S.IP., S.H., M.H., dengan tegas membantah isi pemberitaan bernada opini tersebut. Berita yang dipublikasikan pada edisi Selasa (10/11/2026) itu bertajuk “Uang Negara Rp 265 Miliar Mengalir ke RSUD Poso, Kok Fisiknya Belum Kelihatan? Publik Endus Aroma Permainan Tender”.
“Saya hari ini, Rabu (11/11/2026), telah memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada media online tersebut. Berita yang bermuatan opini dan menghakimi itu kami nilai bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” ujar Enday yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum.
Menurutnya, narasi yang dipublikasikan bersifat tendensius, menghakimi, mencampuradukkan fakta dan opini tanpa dasar, serta mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Selain itu, Enday juga keberatan serta memberi teguran keras terhadap media online tersebut yang mendokumentasikan foto pribadi secara diam-diam saat dirinya sedang berada di salah satu rumah makan di Jakarta, lantas mempublikasikannya tanpa izin.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap privasi dan hak atas potret sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (hak atas potret), serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Pelanggaran lainnya terhadap pasal 9 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), wartawan wajib menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. “Membingkai foto pribadi dengan narasi konspirasi adalah perbuatan yang merugikan kehormatan dan nama baik saya,” ujarnya.
Pelanggaran selanjutnya adalah tudingan pekerjaan di lapangan disebut mandek dan baru sebatas tumpukan material.
“Tudingan tersebut tidak mendasar sebab tidak benar serta menyesatkan. Faktanya saat ini proyek sedang dalam tahap pematangan lahan dan pengujian struktur dasar. Pekerjaan pagar keliling lokasi sedang berjalan seiring jadwal pelaksanaan dalam kontrak MYC 2026-2027, ” ujar pemilik media itu.
H. Enday juga menyayangkan dalam berita tersebut dituding ada upaya menghalang-halangi akses pewarta untuk mendapatkan informasi ke dalam lokasi proyek tersebut.
“Kami tidak menghaling-halangi bagi insan pers yang ingin mendapatkan informasi, tentunya harus menunjukkan identitas yang benar agar informasi yang kami berikan murni kepada orang yang tepat. Sebab saat ini banyak yang mengaku wartawan namun tidak punya media dan belum kompeten serta terkesan hanya untuk memeras,” sesalnya.
“Intinya penggunaan sekuriti mengingat lokasi ini adalah area konstruksi yang dengan resiko tinggi dan menjaga K3 juga meminimalisir adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggungjawab,” tambahnya.
Selain menyoroti progres fisik di lapangan, berita tersebut turut melemparkan tudingan pinjam perusahaan hingga jual beli proyek. Enday memastikan seluruh tuduhan itu tidak berdasar.
“Cipako Putra Medal KSO memenangkan tender ini melalui proses lelang yang sah, transparan, dan sesuai regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun pertemuan di Cikini yang dipersoalkan, sebelumnya telah diklarifikasi sebagai murni diskusi penjajakan kerja sama operasi (joint operation) dengan pengusaha lokal,” tambahnya.
Pihaknya memberikan ultimatum kepada media online bersangkutan agar memuat hak jawab dan hak koreksi secara utuh. Jika diabaikan, ia memastikan proses hukum dan aduan etik akan segera ditempuh.
“Kami akan lapor ke Dewan Pers. Nanti akan terkuak apakah perusahaan media tersebut sudah terverifikasi di Dewan Pers dan apakah wartawannya sudah kompeten. Setelah ada rekomendasi dari Dewan Pers, langkah hukum lanjutan akan kami ambil,” tegasnya. (red)
