Jakarta, Teraskabar.id – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., mengatakan peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu akan berlangsung secara serentak. Hal itu disampaikan Dirjen GTK menyikapi ramainya informasi yang bersileweran di media sosial mengenai mekanisme tahapan pengangkatannya.
“Jadi untuk peralihan status PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu yang jumlahnya 240 ribu sekian akan dilakukan serentak,” ujarnya.
Menurutnya, per 1 Januari 2027, semua PPPK Paruh Waktu secara serentak sudah berstatus penuh waktu ASN pusat, dan tidak bertahap.
Namun untuk saat ini jika ada imbauan memperpanjang SK karena mereka masih ada waktu tiga bulan kedepan yaitu hingga akhir Desember 2026, berstatus PPPK Paruh Waktu. Tujuannya, agar bisa tetap mengajar dan mendapatkan gaji melalui perpanjangan SK. Hal ini bukan berarti perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tertunda.
Sementara itu, untuk seluruh PPPK, pengalihan status dari ASN daerah menjadi ASN pusat berlangsung secara bertahap. Karena statusnya masih ASN daerah pada 2027, sehingga mereka diimbau untuk memperpanjang kontraknya karena belum berstatus ASN pusat. Status sebagai ASN pusat nanti pada 2028.
Syarat PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu///
Berdasarkan data yang ada, akan ada pengangkatan sebanyak 420 ribu PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes. Alasannya, eksistensi para PPPK Paruh waktu tersebut dianggap sudah lulus dalam seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024.
Namun demikian, untuk menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa tes, harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya;
Pertama, Terdaftar aktif dalam pangkalan data non-ASN BKN.
Kedua, Telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi ASN sebelumnya.
Ketiga, Memiliki surat keputusan penugasan yang aktif dan berkinerja baik.
Keempat, Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang tersedia. (red)
