Palu, Teraskabar.id – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola menyampaikan bahwa pihaknya tidak menolak keberadaan bus trans sebagai fasilitas publik, namun menegaskan perlunya pengkajian agar anggaran daerah lebih tepat sasaran.
” Bus trans Palu adalah program yang baik karena menyediakan transportasi publik bagi masyarakat. Namun jika jumlah armadanya terlalu banyak, justru membebani APBD. Karena itu, perlu ada pengkajian kembali minimal pengurangan armada,” ujar Rico pada RDP, Jumat (29/8/2025), di ruang sidang DPRD Kota Palu.
IMM Kota Palu yang hadir dalam forum ini juga mengemukakan hasil riset mereka. Menurut IMM, bus trans palu masih minim peminat terutama karena rutenya belum terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, belum ada halte resmi dan tanda pemberhentian membuat bus belum sepenuhnya efektif melayani penumpang.
“Seharusnya bus kecil lebih dulu diadakan untuk menjangkau penumpang umum, mahasiswa dan pelajar yang tinggal di lorong -lorong lalu dibawa ke jalur utama. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan bus besar , model seperti ini akan lebih efisien,” ujar Ketua Komisi C, Abd Rahman Nassar Al Amri dalam RDP.
Selain menyorot soal teknis layanan bus trans Palu, IMM Kota Palu juga mengusulkan agar sebagian anggaran yang selama ini dialokasikan untuk bus trans palu dialihkan ke sektor pendidikan. Misalnya, untuk program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.
” Jika anggaran Rp1,8 miliar per bulan bisa dikurangi , sebagain bisa dialihkan untuk mendukung generasi muda melalui program pendidikan. Itu akan berdampak lebih luas bagi masa depan kota ini,” tambahnya.
Usulan tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palu. Ketua DPRD, Rico Djanggola menyampaikan bahwa masukan mahasiswa dari IMM Kota Palu menjadi catatan penting dalam evaluasi program pemerintah daerah.
” Kami memberikan apresiasi kepada IMM kota Palu atas riset dan kepeduliannya terhadap program pemerintah daerah. Ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya mengkritik, tapi juga memberi solusi. Tugas DPRD adalah menyalurkan aspirasi ini, agar program Pemkot lebih bermanfaat,” tegas Rico.
Pemkot Palu melalui Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa keberadaan bus trans Palu memang bagian dari komitmen pemerintah menyediakan transportasi umum untuk masyarakat. Meski begitu, pihaknya mengakui masih ada sejumlah tantangan seperti belum ada halte, rambu pemberhentian bus hingga kebutuhan akan armada kecil untuk menjangkau permukiman.
Sementara itu, dalam RDP juga sempat dibahas mengenai rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025. Kabag Hukum Kota Palu menegaskan bahwa rencana kenaikan PBB resmi dibatalkan. Penghitungan PBB tahun depan tetap akan mengacu pada tarif 2024.
Keputusan ini juga dikonfirmasi langsung oleh Wali Kota Palu, Hadiyanto Rasyid. Menurutnya, pembatalan kenaikan PBB dilakukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
IMM kota Palu menyambut baik keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah telah mendengarkan aspirasi masyarakat, sama halnya DPRD Kota Palu yang memediasi pertemuan terbuka untuk membahas isu strategis daerah.
” Langkah DPRD menghadirkan mahasiswa, Pemkot, dinas terkait dalam forum resmi seperti ini patut diapresiasi. Harapannya hasil RDP Tidka hanya berhenti pada pembahasan tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan pro rakyat,” ujar Muh Naim Muttaqin.
Rapat Dengar Pendapat ini kemudian ditutup dengan kesimpulan bahwa DPRD Kota Palu akan terus melakukan evaluasi terhadap program bus trans Palu termasuk mendorong pengkajian ulang jumlah armada. Sementara untuk isu PBB, DPRD juga menyatakan siap mengawal agar kebijakan yang berlaku tidak membebani masyarakat.
” Intinya, kami tidak ingin ada program mubazir. Pemkot punya kewajiban menyediakan fasilitas publik, tetapi harus disesuaikan dengan asas manfaat dan kemampuan daerah,” tutup Rico Djanggola. (red/teraskabar)
