Palu, Teraskabar.id – Kabar mengenai dugaan persoalan serius di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) memicu tuntutan politik yang semakin kuat. Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri desak audit menyeluruh PT GNI.
Legislator asal daerah pemilihan Morowali dan Morowali itu meminta pemerintah segera membuka kondisi perusahaan secara transparan karena isu tersebut menyangkut ribuan pekerja, stabilitas ekonomi Morowali Utara, dan kredibilitas agenda hilirisasi nasional.
Safri menilai ketidakjelasan informasi hanya memperbesar keresahan publik. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera bertindak. Menurutnya, masyarakat membutuhkan fakta, bukan spekulasi.
Transparansi Menjadi Ujian Tata Kelola Investasi
Safri menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan berbagai informasi berkembang tanpa kepastian. Ia mengatakan negara harus hadir ketika sebuah perusahaan strategis menghadapi persoalan.
“Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Apakah PT GNI benar-benar mengalami kesulitan keuangan, sedang menjalani restrukturisasi, atau masih beroperasi normal. Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi yang simpang siur, sementara pemerintah memilih diam,” kata Safri di Palu, Jumat (10/7/2026).
Selanjutnya, ia meminta Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, manajemen PT GNI, serta pengurus PKPU memberikan penjelasan resmi.
Langkah tersebut, menurutnya, akan menghentikan spekulasi yang terus berkembang. Selain itu, penjelasan resmi juga akan memberikan kepastian kepada pekerja dan masyarakat.
Dampak Ekonomi Tidak Berhenti di Dalam Pabrik
Safri memandang persoalan itu telah melampaui batas internal perusahaan. Ia menilai setiap gangguan terhadap industri berskala besar akan menciptakan efek berantai.
“Yang terpukul bukan hanya pekerja. UMKM, usaha kos-kosan, transportasi, pedagang kecil hingga penerimaan daerah juga akan terkena imbasnya. Pemerintah harus menghitung dampak ekonomi ini secara serius, bukan menunggu krisis semakin meluas,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara segera menyusun kajian dampak ekonomi.
Kajian tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengantisipasi gejolak sosial sebelum membesar.
Safri Desak Audit Menyeluruh Karena Hilirisasi Memerlukan Pengawasan, Bukan Sekadar Investasi,
Safri kemudian mengarahkan kritiknya pada sistem pengawasan pemerintah. Ia mempertanyakan kesiapan negara dalam memantau kesehatan perusahaan strategis.
Menurutnya, investasi bernilai triliunan rupiah seharusnya berada dalam pengawasan yang konsisten.
“Kita sering mendengar angka investasi yang fantastis. Tetapi ketika perusahaan menghadapi persoalan, pemerintah seperti tidak memiliki sistem deteksi dini. Apakah pemerintah pernah memantau kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan besar ini? Apakah ada early warning system sebelum kondisi seperti ini terjadi?” tegasnya.
Pandangan tersebut memperluas perdebatan mengenai kebijakan hilirisasi nasional. Selama ini, pemerintah sering menonjolkan nilai investasi dan pembangunan smelter.
“Hilirisasi tidak boleh hanya mengejar angka investasi. Yang lebih penting adalah apakah industrinya sehat, pekerjanya terlindungi, lingkungannya dijaga, dan investasi itu benar-benar berkelanjutan. Kalau satu perusahaan bermasalah lalu ribuan orang kehilangan mata pencaharian, berarti ada yang harus dievaluasi,” katanya.
Karena alasan itu, Safri desak audit menyeluruh PT GNI tidak hanya berkaitan dengan kondisi satu perusahaan. Sebaliknya, tuntutan tersebut juga menguji kualitas tata kelola investasi nasional.
Safri Desak Audit Menyeluruh, Perlindungan Pekerja, dan Diversifikasi Ekonomi
Safri meminta pemerintah menyiapkan langkah darurat apabila kondisi perusahaan memburuk. Ia mendorong penempatan tenaga kerja ke perusahaan lain.
Selain itu, ia mengusulkan program peningkatan keterampilan. Di saat yang sama, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.
Lebih jauh, Safri meminta evaluasi terhadap seluruh komitmen investasi PT GNI. Evaluasi itu meliputi penyerapan tenaga kerja.
Kemudian, evaluasi juga mencakup pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, kepatuhan lingkungan, serta pemenuhan hak pekerja.
“Kalau selama ini perusahaan mendapat berbagai kemudahan investasi dari negara, maka publik juga berhak mengetahui apakah seluruh komitmen itu telah dipenuhi. Jangan hanya menikmati insentif, tetapi ketika menghadapi persoalan yang menanggung akibatnya justru masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Safri mengingatkan Morowali Utara agar tidak bergantung pada satu sektor ekonomi. Menurutnya, daerah membutuhkan diversifikasi sebagai strategi jangka panjang.
“Daerah tidak boleh menggantungkan ekonomi hanya pada satu sektor atau beberapa perusahaan besar. Ketika satu industri terguncang, ekonomi daerah langsung ikut goyah. Diversifikasi ekonomi harus segera menjadi agenda pemerintah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, ia meminta DPRD Sulawesi Tengah segera menggelar rapat dengar pendapat bersama seluruh pihak terkait.
Forum tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik. Dengan demikian, audit menyeluruh PT GNI dapat berujung pada kejelasan fakta.
Pada akhirnya, Safri desak audit menyeluruh PT GNI merupakan langkah untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi pekerja, memperkuat tata kelola investasi, serta memastikan agenda hilirisasi benar-benar menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. (G)
