Jakarta, Teraskabar.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid kembali menggandeng sejumlah perusahaan tambang mineral, nikel dan bebatuan kolaborasi memperbaiki ruas jalan yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Kali ini Sulteng kembali gaet 32 pertambangan pemegang IUP masuk dalam konsorsium penanganan ruas jalan Buleleng- Matarape di Kabupaten Morowali sepanjang 43 kilometer bersumber dari urunan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Inisiatif strategis ini terbangun melalui kesepakatan antara 32 perusahaan pertambangan dengan Pemprov Sulteng pada rapat koordinasi gotongroyong perbaikan jalan dengan skema pembiayaan dana CSR, Senin (15/6/2026), di Hotel Mercure Jakarta.
Kesepakatan ini menambah jumlah pelibatan perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara untuk turut terlibat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui urunan dana CSR.
Sebelumnya, sebanyak 16 perusahaan pertambangan yang juga beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, menyatakan kesiapannya membangun ruas jalan Towi – Kolonodale dan Buleleng-Matareape dengan skema pembiayaan melalui dana CSR konsorsium perusahaan tambang. Sebanyak 16 perusahaan menyatakan komitmennya untuk menangani ruas jalan Towi – Kolonodale. Sementara ruas jalan Buleleng – Matarape, penangannya oleh satu perusahaan tambang lainnya yang mengambil peran dan tanggung jawab eksklusif untuk mendanai dan menuntaskan pengerjaan fisik di koridor ini. Total dana yang dikucurkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas pada kedua ruas jalan tersebut sebanyak Rp355 Miliar.
Anwar Hafid di hadapan 32 perusahaan tambang asal Morowali, menjelaskan bahwa inisitif untuk gotong royong untuk membangun dan meningkatkan kualitas ruas jalan provinsi ini berangkat dari program efisiensi anggaran yang mulai diterapkan sejak tahun 2025, di mana Pemprov Sulteng mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp 500 miliar.
Selanjutnya, pada tahun 2026, pemerintah pusat kembali melakukan pemotongan APBD Sulteng sebesar Rp1,2 triliun, sehingga total APBD yang sebelumnya mencapai kurang lebih Rp 5 triliun, tersisa kurang lebih Rp4,3 triliun.
“Sehingga kami meminta partisipasi para pengusaha tambang di wilayah Sulteng untuk membantu atau ikut bergotongroyong dalam perbaikan jalan yang berdekatan dengan area operasionalnya dengan skema pembiayaan dari dana CSR perusahaan,” ujarnya.
Sulteng Kembali Gaet 32 Pertambangan Pemegang IUP
Menurut Anwar Hafid, mekanisme pelaksanaannya melibatkan langsung perusahaan pertambangan pemegang IUP dengan menunjuk kontraktor sendiri untuk mengerjakan ruas jalan yang telah disepakati bersama.
Pemprov Sulteng hanya menerima hibah aset setelah tuntas pengerjaannya. Namun demikian Pemprov Sulteng dalam hal ini Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (Binatarung) tetap melakukan pengawasan secara teknis.
“Jadi Pemprov Sulteng itu tidak menerima uang tunai dari CSR konsorsium perusahaan tambang tersebut, tapi hanya menerima hibah aset ruas jalan yang dikerjakan oleh para pengusaha pertambang di Morowali Utara dan Morowali itu,” kata Anwar Hafid.
Anwar Hafid menambahkan, ruas jalan Buleleng – Matarape selama ini kurang ditangani oleh pemerintah, kemungkinan karena persoalan anggaran. Sehingga, mencari solusi lain melalui pelibatan konsorsium perusahaan tambang melalui skema dana CSR.
Gubernur Anwar Hafid mencontohkan untuk jalan Nasional yang berada dalam wilayah PT. BTIIG dan IMIP, mereka bertanggungjawab mengerjakan sendiri sebagian ruas jalan nasional yang rusak.
Ground Breaking Ruas Jalan Towi – Kolonodale
Gubernur Anwar Hafid pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa ground breaking ruas jalan provinsi poros Towi – Kolonodale, bila tak ada aral melintang akan berlangsung pada awal bulan depan, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2026.
“Pembangunan jalan Towi–Kolonodale itu dikerjakan sendiri secara gotongroyong oleh 16 Perusahaan tambang di daerah itu. Sedangkan pemprovi hanya mengawasinya dan menerima hibah sebagai aset setelah selesai dikerjakan oleh konsorsium ke 16 perusahaan tambang itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Binatarung Sulteng, Faidul Keteng menjelaskan, pelibatan 32 perusahaan tambang secara gotong royong menangani ruas jalan Buleleng- Matarape Morowali sepanjang 43 kilometer, maka setiap perusahaan bertanggung jawab menangani sekitar 1 kilometer dengan estimasi pembiayaan Rp5 Miliar.
Dari total 32 perusahaan tambang yang hadir dalam rapat koordinasi gotong royong perbaikan jalan dengan skema pembiayaan dari dana CSR itu, semua sepakat dan mendukung tawaran kemitraan gotongroyong perbaikan jalan provinsi oleh Dinas Binatarung Pemprov Sulteng. Di antaranya, perwakilan PT. Graha Istika Utama, PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo Atao Ura, PT. Bintang Sinar Perkasa, serta perusahaan tambang lainnya.
Untuk menguatkan komitmen tersebut, Pemprov Sulteng akan melakukan penandatangan MoU dengan semua perusahaan tambang pemegang IUP dan teknisnya melalui penandatanganan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) bergotongroyong memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak. (red)
