Morowali, Teraskabar.id – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, resmi terbentuk melalui rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan sejumlah dinas terkait, belum lama ini.
Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh maraknya laporan dan keluhan warga terkait praktik pungutan liar yang terjadi di sejumlah titik, terutama di wilayah Seba-Seba.
Wakapolres Morowali, Kompol Awaludin Rahman, yang hadir mewakili Polres dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Satgas akan mulai melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih melakukan pungutan di sepanjang jalan penghubung Morowali–Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, yang dikenal dengan jalur Seba-Seba.
Menurutnya, langkah persuasif ini diambil sebagai bentuk pencegahan awal. Namun, jika imbauan tidak diindahkan, maka tim Satgas menyatakan siap mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang membandel.
“Dalam tim Satgas Pungli ini terdapat beberapa unit kerja, salah satunya unit deteksi yang bertugas memberikan edukasi terkait pungutan liar. Tapi kalau masih dilakukan, maka Satgas akan bertindak tegas,” kata Awaludin saat ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya, Jumat (2/5/2025).
Pembentukan Satgas Pungli ini, diharapkan praktik pungutan liar di wilayah Seba-Seba dapat dihilangkan agar para pengendara yang melintas, bisa terlepas dari perasaan terintimidasi.
Pemerintah dan aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari pungli demi kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jalan.
Sebelumnya, Pemerintah Desa, masyarakat, dan Karang Taruna Ululere telah mengadukan persoalan ini kepada pihak berwajib serta Bupati Morowali, Iksan B. Abd Rauf. Masyarakat yang resah atas aksi pungutan di jalur tersebut bahkan sempat memblokir akses jalan menuju Seba-Seba.
Tindakan cepat dari Satgas ini diharapkan mampu meredam keresahan warga dan mengembalikan ketertiban di jalur strategis penghubung antarwilayah tersebut. (red/teraskabar)
