Morowali, Teraskabar.id – Suasana hangat menyelimuti Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM) Desa Bahomohoni, Senin (30/6/2025), saat Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas hadir memimpin audiensi bersama para pelaku usaha. Bukan sekadar tatap muka, pertemuan ini menjadi ajang mempererat komitmen bersama dalam membangun ekonomi lokal yang lebih kokoh.
Difasilitasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali, audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Plt Kadis Perindag Andi Kaharuddin dan Plt Kepala Bapenda Ichwan Bachmid. Para pelaku usaha dan pengrajin duduk berdampingan dengan harapan baru, bahwa aspirasinya akan mendapat ruang dan arah yang jelas.
Dalam kesempatan itu, Wabup Iriane menyampaikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat geliat ekonomi di sentra IKM. Ia menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha yang selama ini menjadi tulang punggung produksi berbagai kebutuhan, terutama produk-produk APM seperti meja, kursi, dan perlengkapan kantor.
Namun, menurutnya, keberpihakan pemerintah harus dibalas dengan kontribusi nyata. “Kita semua tentu ingin berkembang. Tapi jangan lupa, daerah ini juga perlu kita jaga dan bangun bersama. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat luas,” tegasnya.
Iriane juga membuka wacana terkait penerbitan regulasi baru dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengatur skema kontribusi atau retribusi penggunaan aset daerah oleh pelaku usaha. Ia menyebutkan, opsi pembayaran bisa bersifat fleksibel bulanan atau tahunan selama mekanismenya disepakati bersama.
Persoalan efisiensi kerja pun tak luput dari perhatian. Wabup menyoroti praktik kerja yang timpang, di mana hanya satu pelaku usaha menanggung beban proyek besar seorang diri. Ia mendorong agar sistem pembagian kerja bisa diterapkan lebih adil, sehingga hasil produksi lebih cepat selesai tanpa mengorbankan pelaku lain.
“Bayangkan, kalau satu orang kerja siang malam, sementara yang lain menunggu giliran. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga keadilan. Kalau dikerjakan bersama, waktu dan tenaga bisa dihemat,” ujarnya memberi contoh konkret.
Sejak 2018, pemerintah daerah telah memberi ruang luas bagi usaha lokal. Oleh karena itu, Iriane mengingatkan agar pelaku usaha melengkapi legalitas, termasuk kepemilikan NPWP. Hal ini penting agar kontribusi mereka terhadap daerah tercatat dan bisa disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya.
Mengakhiri pertemuan, Iriane menyampaikan apresiasi kepada para peserta audiensi dan menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Ia bahkan berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat demi mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Morowali punya potensi besar. Tinggal bagaimana kita menyatukan langkah, menjaga niat baik, dan saling memperkuat,” tutupnya optimis. (Ghaff/Teraskabar)
