Palu, Teraskabar.id– Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah saat ini menghadapi tantangan serius di bidang inflasi.
“Sulawesi Tengah masih berada di posisi keempat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka 4,0. Penyumbang terbesar inflasi adalah beras, padahal produksi beras kita sebenarnya surplus. Namun, kenyataannya harga di pasar justru tinggi,” kata Anwar Hafid saat memberi arahan pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dari Gerbang Desa untuk Indonesia, Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dalam Ekosistem Distribusi Pangan, Kamis (25/9/2025) di Grand Syah Hotel Palu. Kegiatan ini diikuti seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulteng.
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut menjadi ironi karena ketersediaan pangan cukup, tetapi distribusi belum merata. Untuk itu, pemerintah provinsi berkomitmen mendorong program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera. Menurutnya, program ini akan menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
Anwar Hafid juga menegaskan bahwa musuh utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukanlah soal infrastruktur semata, melainkan persoalan kemiskinan yang masih tinggi. Tercatat, angka kemiskinan mencapai 11 persen atau sekitar 310 ribu jiwa dengan 80 ribu rumah tangga miskin.
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan yang digagas Sekretaris Daerah, Rini Motong, terkait pembentukan regulasi bersama untuk memperkuat distribusi pangan. Ia menilai gagasan itu lebih efektif ketimbang membentuk perusahaan daerah baru, karena dengan payung hukum yang jelas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bergerak serentak menjaga kestabilan harga.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus kita implementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” kata Anwar Hafid.
Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan, Sulteng menempati peringkat kedua inflasi se Indonesia pada Agustus 2025.
“Bulan Agustus sudah masuk ke dua besar. Kita hanya kalah di bawah Sumatera Utara,” kata Kepala BI Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, Rabu (3/9/2025).
Inflasi Sulteng untuk tahun kalender 2025 sebesar 3,62 persen atau berada di atas target nasional 3,5 persen. Sementara inflasi tahunan Agustus 2025 terhadap Agustus 2024 sebesar 4,02 persen.
Inflasi Sulteng di bulan Juni sebesar 2,47 persen berada di peringkat sembilan, naik menjadi peringkat empat pada Juli 2025 sebesar 3,69 persen, dan masuk peringkat dua pada Agustus 2025 sebesar 4,02 persen.
“Kalau rangking sekolah itu bagus kalau naik. Tapi kalau inflasi, justru bagus kalau tidak rangking,” ungkapnya.
Pemprov Sulteng menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang menfokuskan pada penurunan angka inflasi yang berada di atas angka nasional.
Rakor TPID itu dilaksanakan secara hibrid, yang dihadiri para pengambil kebijakan terkait diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, TNI/Polri, Kejaksaan dan kepala daerah dari 13 kabupaten/kota.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa inflasi Sulteng per Agustus 2025 mencapai 3,62 persen year-on-year dan menempatkan daerah ini masuk 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi nasional.
“Kalau kita lihat per kabupaten, Tolitoli mencatat 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen. Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” tegas Anwar.
Ia menyebut beras sebagai komoditas utama pemicu inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Karena itu, ia mendorong gerakan pasar murah yang lebih masif hingga ke desa-desa. (red/teraskabar)






