Tolitoli, Teraskabar.id – Keresahan masyarakat terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SPBU Laulalang kini disuarakan secara tegas oleh kalangan pemuda. Unit Tipidter Polres Tolitoli yang menangani perkara ini didesak seriusi Dugaan Pungli di SPBU Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Forum Lintas Pemuda Tolitoli Ardan, S.P., karena dampaknya sangat merugikan petani dan nelayan yang merupakan kelompok paling membutuhkan BBM bersubsidi.
Dugaan pelanggaran di SPBU Laulalang berupa pemungutan biaya tambahan sebesar Rp10.000 per jeriken BBM bersubsidi, serta pemotongan jatah kuota dari yang seharusnya 500 liter menjadi hanya 450 liter, dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil. Para petani dan nelayan yang memegang kartu kendali/barcode BBM subsidi justru harus membayar lebih mahal dan menerima jumlah yang lebih sedikit.
” Petani membeli BBM solar setiap jerigen yang isi 30 liter dengan harga Rp214 ribu bahkan lebih, sementara harga subsidi per liter Rp6.800, jika dikalikan 30 liter yang seharusnya petani hanya membayar sebesar Rp204 ribu. BBM subsidi itu hak warga, terutama petani dan nelayan. Kalau dipungut biaya tambahan dan dipotong jatahnya, sama saja merampas hak mereka. Ini sangat merugikan,” tegas Ardan, Jumat (4/9/2026).
Pihaknya mendesak penyidik Tipidter Polres Tolitoli untuk tidak hanya berhenti pada pemeriksaan pengawas atau operator SPBU. Penyelidikan harus menelusuri sampai ke pihak yang menetapkan kebijakan, mengatur sistem pemungutan, dan menerima keuntungan dari praktik tersebut, termasuk pemilik SPBU Laulalang, Goanardi Todar, yang dikabarkan mangkir dari panggilan pertama penyidik.
“Kami mendesak Tipidter Polres Tolitoli untuk menangani perkara ini secara serius dan menyeluruh. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti di tingkat pengawas atau operator, sementara pihak yang paling bertanggung jawab justru tidak tersentuh,” tegasnya.
Polres Tolitoli Didesak Seriusi Usai Pemilik SPBU Laulalang Mangkir
Diketahui, penyidik Tipidter bersiap melayangkan surat panggilan kedua kepada Goanardi Todar mangkir pada panggilan pertama tanpa keterangan sah. Ketua Forum Lintas Pemuda Tolitoli menegaskan, siapapun orangnya, apalagi yang memegang posisi di manajemen SPBU, harus tetap hadir dan bertanggung jawab di hadapan penyidik.
“Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum. Kalau memang tidak ada kesalahan, datang dan berikan penjelasan. Justru dengan menghindar, semakin memicu kecurigaan ada sesuatu yang ditutupi,” ungkapnya.
Ardan menyatakan secara tegas akan terus mengawal perkembangan penyelidikan ini. Masyarakat berharap pihak kepolisian dapat mengungkap seluruh fakta secara transparan, sehingga keadilan benar-benar dirasakan oleh para petani dan nelayan yang selama ini dirugikan.
“Kami ingin perkara ini terang benderang. Siapa yang salah harus bertanggung jawab, dan kerugian masyarakat harus diperjuangkan. Jangan biarkan BBM subsidi yang seharusnya meringankan beban rakyat, justru menjadi sumber keuntungan bagi segelintir orang,” ungkapnya. Tim
