Poso, Teraskabar. id – Puluhan sopir truk yang membawa serta unit truk angkutannya, bersama sejumlah warga menggelar aksi damai turun ke jalan untuk menyuarakan beberapa tuntutan mendasar. Warga Poso ini demo Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Poso soal kelangkaan solar subsidi, gas 3 Kg, serta air PDAM yang keruh.
Sejumlah Lembaga swadaya masyarakat (LSM) membersamai warga dalam aksi unjuk rasa, Kamis (11/6/2026), yaitu Forum Pembela Masyarakar Cinta Damai (FPMCD), Aliansi Masyarakat Pembela (Ampel) dan Aliansi Anti Korupsi (Aksi). Mereka menggelar aksi di beberapa titik, mulai dari Terminal BBM Pertamina di Moengko Poso, Kejaksaan, dan berakhir di kantor Bupati Poso.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyuarakan indikasi penyebaran barcode solar dari instansi terkait yang menyebabkan kelangkaan solar subsidi. Kemudian persoalan gas 3 kg yang sampai saat ini harganya pada kisaran Rp60-65 ribu per tabung di kalangan pengecer, serta jabatan kepala DPAM yang telah melebihi usia dan distribusi air PDAM yang keruh.
Ketua FPMCD Poso Muhaimin Yunus Hadi dalam orasinya mengatakan jika sampai saat ini masyarakat Poso kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi, gas LPG 3 kg, serta distribusi air PDAM yang sampai saat ini masih keruh.
” Kami mendesak agar Pemda segera melakukan pembenahan terhadap kebutuhan dasar masyarakat agar ke depan daerah ini akan lebih maju lagi,” kata Muhaimin di hadapan Wabup Poso saat unjuk rasa di kantor bupati, Kamis (11/6/2026).
Senada disuarakan Ahmad, ketua Ampel Poso, mengatakan Satgas Migas telah terbentuk, namun hingga saat ini tidak jelas tindakannya.
“Dinas Kumperindag Poso kurang dan belum melakukan pengawasan. Satgas migas hanya cerita saja tanpa aksi nyata. Tindak pengecer yang nakal karena naikkan harga dan LPG 3 kg dari Makassar masuk Poso secara ilegal harus segera ditindak secara hukum,” tandasnya.
Warga Poso Demo Pemda, Wabup Janji Segera Benahi
Menanggapi aspirasi para pengunjuk rasa, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar mengatakan, terkait solar sesuai BPMigas mengatakan bahwa Kabupaten Poso mendapatkan kuota solar 56 ton perhari untuk 6 SPBU yang ada di wilayah Poso.
” Pemda Poso terus terang belum cermat dalam pengaturan distribusi solar tersebut. Sehingga memicu inflasi dan bertambahnya kemiskinan. Kami dengar semua jeritan semua sopir truk. Tapi apadaya kami sedang usahakan. Kami telah mengusulkan tambahan kuota ke BPMigas sejak 8 Juni 2026. Setiap SPBU tertambah satu ton perhari, ” tutur wabup.
” Saya juga tahu oknum-oknum yang bermain di SPBU. Pemda mempunyai tugas untuk mengatur hal itu. Saya akui itu adalah kelemahan kami. Mari sama-sama kita mengawasi distribusinya. Soal jual beli barcode kami akan periksa instansi terkait. Saya akui barcode dikeluarkan dari dinas tapi sampai ke SPBU ditertawakan pihak SPBU, sehingga Pemda malu hal itu terjadi,” tambahnya.
Sedangkan untuk persoalan gas LPG 3 Kg lanjutnya, sebanyak 54.880 tabung gas setiap kali penyaluran ke 418 pangkalan untuk 170 desa dan kelurahan di Kabupaten Poso. Dan, dalam hal distribusi gas LPG 3 Kg, Wabup akui ini adalah kekurangan Pemda karena belum memiliki regulasi yang mengatur soal distribusinya, seperti Perda larangan jual gas melebihi HET.
“Tingginya harga eceran gas di kalangan pengecer adalah kelemahan kami dalam pengawasan dan distribusinya. Kami sedang buat Perbup larangan jual gas LPG 3 kg selain pangkalan yang berizin,” tambahnya.
Terkait jabatan kepala PDAM yang sudah melebihi batasan usia pejabat, Soeharto mengatakan akan segera membenahinya.
Mengenai distribusi air PDAM yang keruh, Wabup juga mengakui kalua kondisi ini juga ia alami. “Saya sering mandi air keruh karena saat ini sedang dilakukan pembenahan dan akan segera diperbaiki,” tandas Wabup. (dy)
