Palu, Teraskabar.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali melakukan penyegaran melalui pelantikan sejumlah pejabat strategis. Sebanyak 40 pejabat lingkup Pemprov Sulteng dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido. Ke-40 pejabat tersebut merupakan pejabat eselon II dan pejabat tenaga fungsional.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Rumah Jabatan Siranindi II, Senin (11/5/2026), dengan semangat mempercepat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Para pejabat yang mengisi jabatan strategis tersebut telah melalui proses uji kompetensi (job fit), sehingga diharapkan mampu langsung bergerak cepat, adaptif, dan menghadirkan terobosan di masing-masing perangkat daerah.
Sejumlah pejabat yang dipercaya mengemban amanah baru di antaranya, Dr. Rachman Ansyari sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, I Wayan Yudana sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Irwan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Rusmiadi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Wahyu Agust Pratama sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
Selain itu, Muh Syahrul Syam sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wahid Irawan sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup, Susanto Wibowo di Dinas Kehutanan, A. Haris di Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Asbudianto di Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
40 Pejabat Pemprov Sulteng, Fokus Hadirkan Solusi Nyata
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus berani berinovasi dan fokus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ia mendorong setiap pimpinan untuk tidak terjebak pada rencana besar yang sulit diwujudkan, melainkan mulai dari langkah konkret yang langsung dirasakan manfaatnya.
“Lakukan karya-karya kecil yang nyata. Itu jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama tanpa terpengaruh keterbatasan anggaran. Menurutnya, masyarakat hanya menilai dari kualitas layanan yang mereka terima, bukan kondisi internal pemerintah.
“Pelayanan kepada rakyat tidak mengenal alasan. Rakyat tidak peduli defisit atau keterbatasan anggaran, yang mereka tahu adalah kebutuhan mereka harus terpenuhi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak organisasi, memperkuat kinerja, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (red)
