Palu, Teraskabar.id– Raker ATR/BPN di Palu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menyelesaikan persoalan agraria dan tata ruang. Oleh karena itu, Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, hadir langsung dalam rapat kerja tersebut yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/4/2026).
Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta para kepala daerah se-Sulawesi Tengah. Dengan demikian, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dalam mempercepat program prioritas di sektor pertanahan.
Raker ATR/BPN di Palu, Fokus pada Sertifikasi Tanah
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN secara tegas menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah. Tidak hanya itu, ia juga mendorong penyelesaian konflik agraria yang selama ini menghambat pembangunan. Bahkan, ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk aktif menata tata ruang secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Sementara itu, Raker ATR/BPN di Palu juga menyoroti perlunya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret agar masyarakat memperoleh haknya secara jelas dan sah. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap dapat meminimalkan potensi sengketa di masa depan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mendukung program strategis nasional. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus mempercepat pelayanan pertanahan. Bahkan, ia memastikan bahwa upaya tersebut akan berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Morowali siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kami juga berkomitmen mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi fondasi penting dalam mendorong investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada sertifikasi, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dorong Langkah Konkret
Selanjutnya, Raker ATR/BPN di Palu diharapkan mampu melahirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan pertanahan. Dengan adanya koordinasi yang intensif, pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak lebih cepat dan terarah. Selain itu, hasil rapat ini diharapkan mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah secara menyeluruh.
Di samping itu, forum ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Karena itu, setiap daerah dapat menyampaikan kendala sekaligus mencari jalan keluar bersama. Dengan cara ini, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Akhirnya, melalui Raker ATR/BPN di Palu, pemerintah memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang solid, seluruh pihak optimistis mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus mempercepat pembangunan daerah.*
*Diolah kembali oleh Abd. Ghafur Halim dari morowalikab.go.id (Oktaviana Latong).
