Oleh Hasanuddin Atjo
DUA program Presiden Prabowo Subianto, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bersama Koperasi Desa (Kopdes) merah Putih dinilai sejumlah kalangan strategis mengurai benang kusut bagi kemajuan – kesejahteraan wilayah dan warga pesisir.
Strategi integrasi ini diharapkan berfokus pada transformasi pola kerja dari cara konvensional ke ekosistem bisnis perikanan yang terstruktur, basis korporatisasi dan beroerientasi daya saing.
Merealisasikan target ini bukan perkara mudah, dan perlu satu skenario berorientasi outcome (hasil) berkelanjutan. Karena itu kualitas perencanaan maupun implementasi kedua program itu menjadi kunci.
Melalui pendekatan outcome, produktivitvas dan posisi tawar para nelayan dan pembudidaya skala kecil serta pemasar, bisa terdongkrak dan dirasakan yang selama ini masih menjadi soal.
Saat ini pemerintah melalui KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) telah membangun sejumlah titik KNMP di seluruh Indonesia dari sekala yang paling sederhana hingga modern.
Investasi membangun KNMP modern mencapai angka Rp22 milyar. Alokasi anggaran itu diperuntukan untuk membangun sejumlah infrastruktur maupun fasilitas lainnya.
Mulai pemukiman nelayan, pelabuhan perikanan, pabrik es, coldstorage, SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) tenan kebutuhan peralatan dan logistik nelayan hingga kuliner
Sementara itu Kopdes merah putih akan menjadi pengelola KNMP itu dan antara lain bisa memanfaatkan dana desa sebesar 40 – 50 % dari dana desa sebagai modal awal.
Membangun infrastruktur itu relatif lebih mudah. Namun yang menjadi soal selama ini adalah bagaimana pemanfaatannya agar berdampak sebagaimana yang diharapkan.
Sejumlah faktor perlu mendapat perhatian di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran melalui pemangkasan dana TKD (transfer ke daerah) yang saat ini sedang berlangsung.
Pertama, pemilihan lokasi yang representatif sering jadi masalah yang berulang. Apalagi urusan itu menjadi kewajiban daerah (Kabupaten dan Kota). Alasan efisiensi pemangkasan TKD tentu tidak bisa menjadi dasar.
Pemerintah daerah diharapkan memberi prioritas bagi kedua program kerakyatan tersebut yang dinilai bisa mengurai soal ketertinggalan warga pesisir dan capaian target Indonesia Emas tahun 2045.
Kedua, Koperasi yang selama ini terkesan tidak profesional dalam mengelola usahanya dipandang perlu mendapat perhatian super prioritas agar investasi besar itu tidsk sia sia. Upaya pembekalan calon manajer koperasi secara serius yang sedang berlangsung dinilai merupakan upaya yang strategis.
SDM koperasi menjadi jantung kedua terhadap pencapaian target KNMP dan Kopdes Merah Putih. Mereka akan berperan sebagai offtaker bagi nelayan, pembudidaya skala kecil dan UMKM terkait bisnis perikanan.
Mulai penyediaan input produksi, pemasaran hasil, mengelola usaha simpan pinjam hingga membuka akses pinjaman bagi seluruh anggota koperasi.
Ketiga, pembinaan KNMP dan koperasi oleh penerintah (pusat dan daerah) dipandang faktor yang tidak kalah strategisnya. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset diharapkan menjadi sebuah budaya baru.
KNMP dan Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi lokus riset dari kedua lembaga akademik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.(***)
