Halsel, Teraskabar.id – Ambisi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) jadikan kawasan transmigrasi sebagai salah satu lumbung pangan masih menghadapi sejumlah kendala. Infrastruktur dasar seperti jalan poros, jalan produksi, irigasi hingga persoalan banjir dan kawasan hutan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Halsel, Daud Djubedi, mengatakan pemerintah terus berupaya menangani persoalan tersebut secara bertahap. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah jalan poros Gunung Mamae di Kecamatan Gane Timur yang hingga kini belum tuntas.
Menurut Daud, ruas jalan sekitar lima kilometer itu memiliki peran penting bagi masyarakat transmigrasi. Jalan tersebut menjadi akses untuk mengangkut hasil pertanian dari kawasan permukiman menuju jalan utama hingga ke wilayah pemasaran. Kondisi jalan yang belum tuntas membuat akses distribusi hasil produksi masyarakat belum maksimal.
“Jalan poros, khususnya di Gunung Mamae, Kecamatan Gane Timur, sampai saat ini belum dapat dituntaskan. Kita berusaha, mudah-mudahan dengan Inpres tahun ini jalan itu bisa dituntaskan,” kata Daud Pada Media ini, Seni (10/8/2026).
Masalah tak berhenti pada akses jalan. Saat musim hujan, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman luapan sungai yang melintasi kawasan permukiman. Daud menyebut sungai tersebut belum pernah dinormalisasi sehingga air dapat meluap hingga ke desa-desa sekitar. “Kalau musim hujan, air itu meluap sampai ke desa-desa sekitar. Sungai memang harus dinormalisasi,” tegasnya.
Di sektor pertanian, persoalan irigasi juga masih menjadi kendala. Meskipun bendung telah tersedia, akses menuju jaringan irigasi dan persawahan masyarakat belum memadai. Kondisi ini membuat infrastruktur yang sudah tersedia belum sepenuhnya mampu menunjang aktivitas pertanian warga.
Nakertrans juga akan melakukan identifikasi terhadap jalan-jalan produksi di kawasan transmigrasi. Bagi masyarakat, jalan produksi menjadi akses penting untuk menghubungkan lahan pertanian dengan jalan utama sehingga hasil produksi dapat lebih mudah dikeluarkan dan dipasarkan.
Ambisi Halsel Jadikan Kawasan Transmigrasi yang Bersinggungan Kawasan Hutan
Selain persoalan infrastruktur, lahan usaha II yang bersinggungan dengan kawasan hutan juga masih membutuhkan penyelesaian. Nakertrans akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara serta pihak terkait untuk mengupayakan penyelesaian persoalan pelepasan kawasan hutan tersebut.
Daud menegaskan, seluruh persoalan itu harus diselesaikan jika kawasan transmigrasi benar-benar ingin didorong menjadi lumbung pangan Halsel. Jalan, irigasi, normalisasi sungai, jalan produksi hingga kepastian lahan menjadi bagian penting untuk mendukung produktivitas masyarakat.
“Tujuan transmigrasi adalah menjadi lumbung pangan daerah. Kita ingin kawasan transmigrasi memberikan kontribusi besar terhadap pangan Kabupaten Halmahera Selatan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelayanan dan penanganan persoalan di lapangan, Nakertrans menyiapkan program pelayanan terpadu kawasan transmigrasi pada 2027. Pemerintah daerah berencana menghadirkan pelayanan langsung di kawasan transmigrasi untuk memetakan persoalan warga sekaligus menentukan kebutuhan intervensi pemerintah.
Namun, Daud mengakui penyelesaian seluruh persoalan tersebut tidak dapat hanya bergantung pada kemampuan APBD. Keterbatasan fiskal membuat pemerintah perlu mendorong dukungan dari APBN, pemerintah provinsi maupun sumber pembiayaan lainnya. Harapannya, berbagai persoalan mendasar di kawasan transmigrasi dapat dituntaskan sehingga target menjadikannya sebagai lumbung pangan daerah tidak berhenti sebatas program, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. (Slm)
